PSI Dukung PDIP Gulirkan Pansus Polemik JIS


Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendukung upaya PDI Perjuangan yang berniat menggulirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) polemik Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
"Sebenarnya sih kalo kita melihat salah satu fungsi pengawasan kita, jadi sebenarnya sah-sah saja kalo ada pansus," kata Ketua fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Sabtu (15/7).
Baca Juga:
Pasalnya, kata dia, masih banyak permasalahan yang ditemukan di Stadion JIS, sampai-sampai fasilitasnya dinilai belum berstandar FIFA. Terlebih, anggaran untuk stadion warga DKI itu cukup besar sampai Rp 4,4 triliun yang berasal dari APBD dan PEN.
"Mengingat ada urgensinya apbd dan PEN perlu penjelasan lebih detail, karena kan pada hari ini ditemukan masih banyak masalah dan tidak sesuai uang segitu dan hasilnya tidak memuaskan," tuturnya.
Ara panggilan akrab Anggara menilai, Stadion JIS itu ketika dirrsmikan pada Juni 2022 belum siap dilaunching, lantaran banyak fasilitas yang belum sempurna.
Maka sah-sah saja DPRD sebagai pengawasan memanggil PT Jakarta Propertindo (JakPro) di dalam Pansus tersebut guna mendalami polemik JIS.
Baca Juga:
Golkar Tolak Pansus JIS Usulan PDIP: Lebih Banyak Politiknya
"Fasilitas penunjang belum selesai, setau saya ada jalur akses yg belum selesai, tapi mungkin karena secara politis perlu dilaunching karena mepentiu gubrbur saat ini klo sekarang perlu ada revitalisasi," paparnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelisik pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sebab proyek yang menghabiskan banyak uang rakyat, tapi fasilitas penunjangnya masih belum standar internasional.
"Iya harus (bentuk Pansus), jika dipandang perlu apalgi ini sudah menggunakan banyam uang rakyat kab sekitar 4,4 triliun dari PEN dan APBD DKI," ujar Dwi Rio, Senin (10/7). (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
