Pengambilan keputusan AKD secara lisan ini mengacu pada Pasal 97 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai usulan ganjil-genap 24 jam di Jakarta dinilai layak dicoba agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa mengetahui mengetahui dampak dari kebijakan tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau mengomentari wacana anggota dewan yang ingin menggulirkan pansus JIS.

Sebab, selama ini JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, keinginan pansus ini murni untuk kebaikan stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu. Maka, kata dia, pansus ini jangan dikaitkan ke arah politik.

"Dibentuk pansus untuk mencapai kebenaran tersebut agar tidak terjadi polemik yang tidak produktif. Sehingga kita akan fokus dalam konteks pembahasan persoalan JIS ini terang benderang," tutur Gembong di Jakarta, Kamis (13/7).

"Kepgub nya belum ditanda tangani. Iya kita desak supaya segera keluar," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Selasa (20/6).

"Saya minta Disdukcapil secara proaktif mendata masyarakat yang terdampak kebakaran Plumpang, dan memverifikasi terkait data-data yang dibutuhkan," ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono membenarkan bahwa penyidik lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan di gedung parlemen Kebon Sirih.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memuji keberanian Heru mengeksekusi pembangunan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) itu

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menilai, dasar penambahan kebijakan tersebut yang dilakukan tanpa adanya sosialisasi tentunya akan menimbulkan keresahan dan keberatan dari pegawai PJLP. Mujiyono pun menilai dengan adanya batasan usia, PJLP yang usianya 56 tahun akan kesulitan untuk mencari pekerjaan di tempat lain.

"Itu hak. Hak politik Pak Anies, kita harus hargai, kita hormati cita-cita dan harapannya sebagai calon presiden," kata Gembong di Jakarta, Jumat (16/9).

"Perubahan pulau jadi pantai, bapak Anies saya juluki sebagai bapak perubahan nama," kata dia.

"Itu kan belum dipakai, tapi sudah roboh. Maka tahapan berikutnya adalah lakukan evaluasi secara menyeluruh, audit secara menyeluruh," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (28/7).