Fraksi PDIP DKI Hormati dan Hargai Keputusan Anies Maju di Pilpres 2024
Andika Pratama - Jumat, 16 September 2022
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono diwawancarai wartawan di gedung DPRD DKI, Rabu (10/8/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono merespons pernyataan Anies Baswedan yang siap maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI itu, keinginan Anies maju di Pilpres 2024 merupakan haknya sebagai warga negara, karena sejatinya semua orang memiliki hak yang sama.
Baca Juga
Anies Siap Maju Jadi Presiden, Anggota DPRD DKI: Kurang Pas dan Etis
"Itu hak. Hak politik Pak Anies, kita harus hargai, kita hormati cita-cita dan harapannya sebagai calon presiden," kata Gembong di Jakarta, Jumat (16/9).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya siap mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024 mendatang jika ada partai yang siap meminang dirinya untuk dijadikan capres.
"Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai yang mencalonkan saya," kata Anies di Singapura, Kamis (15/9), seperti dilansir dari Reuters.
Baca Juga
Diketahui, hingga kini Anies pernah disebutkan Partai NasDem untuk menjadi kandidat capres bersama nama lain seperti Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.
Selain itu, ia juga sempat diharapkan DPD Demokrat DKI sebagai cawapres mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun begitu, sampai saat ini belum ada keputusan final yang resmi dari partai-partai tersebut untuk meminang Anies Baswedan sebagai capres ataupun cawapres pada Pemilu 2024. (*)
Baca Juga
Relawan Sambut dengan Antusias Pernyataan Anies Siap Jadi Capres 2024
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas