Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPRD DKI Jakarta, yang juga Wakil Ketua I Fraksi Golkar, Ramly HI Muhammad mengkritik langkah Pemerintah DKI yang mengurangi anggaran subsidi pangan murah sebesar Rp 300 miliar pada APBD 2026. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memikir ulang kembali pengurangan subsidi pangan murah tersebut.

"DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi," kata Ramly saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

Ramly juga menyoroti bobroknya sistem penyaluran subsidi pangan murah. Ia menilai ada mafia dalam pembagian subsidi pangan murah tersebut. "Hal yang kami tahu, pangan subsidi berbahaya. Masyarakat datang jam 5 pagi, jam 7 baru mau dibagi, ternyata sudah habis. Ternyata yang menitip itu yang dapat. Yang menitip berapa bayarnya? Rp 50.000. Pasti dapat. Ada mafia," cetusnya.

Diketahui, Pemprov dan DPRD DKI Jakarta telah menyetujui nilai Rancangan APBD (RAPBD) 2026 sebesar Rp 81,3 triliun. Angka ini merupakan penghitungan baru setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipotong Rp 15 miliar. "Perlu kami sampaikan bahwa total APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 Rp 81,3 triliun," kata Ramly.

Baca juga:

APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong

Ramly merinci pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 71,4 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan Rp 74,2 triliun. "Penerimaan daerah. Penerimaan pembiayaan Rp 9,875 triliun. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya Rp 5 triliun. Penerimaan pinjaman daerah Rp 4,822 triliun," ujar Ramly.

"Pengeluaran pembiayaan Rp 7 triliun. Penyertaan modal daerah Rp 5,2 triliun. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,8 triliun," pungkasnya.(Asp)

Baca juga:

Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI