DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan untuk menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam merumuskan aturan pembatasan akses konten kekerasan di internet.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Thamrin, sebagai respons atas insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diduga berawal dari tontonan berbahaya di media sosial.

“Mendukung agar Pemda berkoordinasi dengan Kominfo, penyedia platform digital seperti YouTube, serta para ahli keamanan digital, agar mekanisme penyaringan berbasis standar dan tidak membebani sekolah,” ucap Thamrin, Rabu (19/11).

Ia menekankan bahwa penyusunan regulasi harus dilakukan dengan cermat, tanpa membabi buta menutup akses internet yang justru dibutuhkan pelajar untuk keperluan sekolah.

“Regulasi harus jelas menyasar konten berbahaya, bukan membatasi akses platform secara menyeluruh. Kita harus memastikan tidak terjadi overblocking yang justru menghambat akses informasi dan pembelajaran digital yang sah,” tuturnya.

Baca juga:

4 Kementerian Bakal Bahas Rencana Pembatasan Game Online, Diklaim Banyak Konten Negatif

Menurut Thamrin, teknologi saja tidak cukup untuk menjadi pagar pengaman dari dampak negatif dunia maya. Edukasi literasi digital wajib berjalan beriringan agar siswa, guru, dan orang tua memahami cara berselancar dengan aman.

Ia juga meminta Pemprov DKI memperkuat layanan konseling dan pendampingan psikologis di sekolah guna mengantisipasi dampak yang tidak kasat mata.

“Ini bukan semata perkara teknis, tapi perkara pemahaman dan kesiapan psikis,” imbuhnya.

Baca juga:

Pelaku Peledakan SMAN 72 Tonton Video Kekerasan, Disdik DKI Harus Blokir Akses Konten Berbahaya di Sekolah

Lebih jauh, Thamrin menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Kebon Sirih akan mengawal penyusunan aturan tersebut dari hulu hingga hilir, memastikan dasar hukumnya kuat serta menutup rapat potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Kami di DPRD akan mengawal agar regulasi ini memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme pengawasan yang jelas, dan tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya. (Asp)

#Komdigi #Pemprov DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Konten Negatif #Internet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Pramono Anung meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJMU Tahap II 2026. Pemprov DKI menargetkan bantuan pendidikan rampung paling lambat 6 November.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Pramono Buka Suara soal Penolakan Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Begini Responsnya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara soal konser Andrea Bocelli yang menuai penolakan.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Pramono Buka Suara soal Penolakan Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Begini Responsnya
Indonesia
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
PAM Jaya berkontribusi terhadap melambatnya permukaan tanah di Jakarta. Air perpipaan disebut berperan penting.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Penurunan Muka Tanah Jakarta Melambat, PAM Jaya Ungkap Peran Air Perpipaan
Indonesia
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Gubernur Pramono Anung menargetkan rapelan selisih gaji PJLP DKI Jakarta mulai dibayarkan awal November 2026.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Kabar Baik! Rapelan Gaji PJLP Jakarta Cair Awal November 2026
Indonesia
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Pemprov DKI menyiapkan Pasar Baru sebagai pusat wisata kuliner 24 jam ala Myeongdong setelah MRT Fase 2A rampung. Glodok dan Kota Tua juga dikembangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pasar Baru Bakal Jadi Wisata Kuliner 24 Jam ala Myeongdong Korea Selatan
Indonesia
Shadow banned Jadi Isu, Platform Medsos Didesak Buka Bukaan Soal Cara Kerja Algoritma Moderasi Konten
Kemkomdigi mengingatkan masyarakat apabila terkendala seperti shadow banned maka mereka dapat melakukan banding sebagai kreator ke platform digital terkait.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Shadow banned Jadi Isu, Platform Medsos Didesak Buka Bukaan Soal Cara Kerja Algoritma Moderasi Konten
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Pemprov DKI Jakarta menata TPU Menteng Atas dengan merelokasi warga, membuka opsi makam tumpang, dan memfinalisasi lokasi pemakaman baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Lahan Makam Jakarta Terbatas, Pramono Relokasi Warga TPU ke Rusun untuk Tambah Ruang
Indonesia
Internet Singapura Bisa Lumpuh 80 Persen jika Kabel Laut Indonesia Terputus? ini Kata Menkomdigi
Menkomdigi, Meutya Hafid, memperingatkan risiko pemutusan kabel laut terhadap jaringan internet Singapura.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
Internet Singapura Bisa Lumpuh 80 Persen jika Kabel Laut Indonesia Terputus? ini Kata Menkomdigi
Indonesia
Politikus Singapura Usul Cabut Kabel Internet ke Indonesia, Begini Respom Menteri Meutya
Apabila jalur kabel laut itu terganggu, Singapura justru akan mengalami dampak yang jauh lebih besar .
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Politikus Singapura Usul Cabut Kabel Internet ke Indonesia, Begini Respom Menteri Meutya
Bagikan