Ketua Komisi A DPRD DKI Buka Suara soal Penggeledahan KPK
Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono. Foto: DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono membenarkan bahwa penyidik lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan di gedung parlemen Kebon Sirih.
Baca Juga
"Benar katanya ada KPK datang ke gedung DPRD DKI Jakarta," kata Mujiyono di Jakarta, Selasa (17/1).
Berdasarkan informasi yang didapat, menurut Mujiyono, anggota KPK menggeledah sejumlah ruangan di beberapa lantai gedung DPRD DKI Jakarta.
"Kalau enggak salah lantai delapan sama lantai 10," tuturnya.
Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan itu terkait dengan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," kata Ali dalam keterangannya, Selasa.
Baca Juga
Ali mengatakan, saat ini penggeledahan masih berlangsung. Namun, ia belum mengungkapkan secara detail ruangan fraksi mana saja yang digeledah.
"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ujar Ali.
Dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, ini telah menjerat sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik.
Pasalnya, hingga kini pengumpulan alat bukti masih berlangsung melalui pemeriksaan saksi-saksi, yang terdiri dari anggota DPRD DKI Jakarta, pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar