PDIP akan Ajukan Pansus JIS, Heru: Saya Gak Ikutan
Andika Pratama - Selasa, 18 Juli 2023
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)
MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan akan mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau mengomentari wacana anggota dewan yang ingin menggulirkan pansus JIS.
Baca Juga
"Saya gak ikutan," kata Pj Heru di Jakarta, Selasa (18/7).
Oleh sebab itu, eks Wali Kota Jakarta Utara ini tegaskan, bahwa dirinya tak tahu menahu soal usulan Fraksi PDI Perjuangan.
"Saya gak mendengar," paparnya.
Seperti diketahui, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pekan ini fraksinya bakal mengirimkan surat pengajuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) polemik Jakarta International Stadium (JIS) ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.
Baca Juga
"Minggu minggu ini kita kirim ke pimpinan dewan supaya kita bisa tindak lanjuti," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono di Jakarta, Senin (17/7).
Gembong berharap, pimpinan Legislatif DKI itu bisa menyetujui keinginan fraksinya yang menggulirkan Pansus JIS. Sehingga Dewan Parlemen Kebon Sirih bisa bekerja menjalankan fungsinya dalam pengawasan.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini tegaskan, bila Pansus disetujui pimpinan, pihaknya langsung tancap gas mendalami polemik JIS, dengan nantinya mencetuskan rekomendasi untuk Pemprov DKI.
"Mudah mudahan ini bisa mencairkan polemik yang ada di masyarakat," tuturnya. (Asp).
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
