PDIP DKI Juluki Anies Bapak Perubahan Nama

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 22 Agustus 2022
PDIP DKI Juluki Anies Bapak Perubahan Nama

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDI) DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Anies Baswedan selama lima tahun menjadi gubernur Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, selama bekerja sebagai gubernur, Anies hanya mampu mengubah nama mulai dari jalan sampai rumah sakit.

Baca Juga

Anies Pantau Kasus Cacar Monyet Pertama di Jakarta

"Tidak ada pekerjaan spektakuler selama lima tahun yang dikerjakan Anies, hanya perubahan (nama)," ucap Gembong saat diskusi bertema "Apa Yang Sepatutnya Dikerjakan 2 Tahun Penjabat Gubernur DKI Jakarta 2022-2024" di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (22/8).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

Menurut Gembong, perdebatan mengenai perubahan nama tersebut dimulai dari program normalisasi yang diubah Anies menjadi naturalisasi. Yang disesalkan Gembong, meski sudah diganti nama naturalisasi, program tersebut tidak juga dikerjakan.

"Selama lima tahun berdebat soal istilah apakah pakai normalisasi atau naturalisasi tetapi tidak dikerjakan dua-duanya," ucapnya.

Paling anyar, Anies mengganti 22 nama jalan di Jakarta dengan sejumlah tokoh Betawi. Setelah itu, Anies mengubah nama 19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi rumah sehat untuk Jakarta.

Baca Juga

Dapat Limpahan Pendukung Jokowi, Ganjar Ungguli Prabowo hingga Anies

Imbas idenya itu, Anggota Komisi A ini memberi julukan kepada mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sebagai bapak perubahan nama.

"Perubahan pulau jadi pantai, bapak Anies saya juluki sebagai bapak perubahan nama," kata dia.

Disamping itu, politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, selama lima tahun menjabat, Anies jago dalam berbicara ketimbang bekerja.

"Selama tahun ini kan kita hanya menunggu. Narasi dia bagus orang bisa klepek-klepek kalau dengar, ahli bahasa tetapi tidak ahli kerja," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Anies Klaim Rancang Grand Design Lapangan Banteng dari Nol

#Breaking #PDIP #DPRD DKI Jakarta #Komisi A DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan