DPRD Minta Dukcapil Jemput Bola Urus Administrasi Warga Korban Depo Pertamina


lokasi kebakaran di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Barat, Selasa (7/3/2023) (ANTARA / Walda)
MerahPutih.com - Diperlukan kerja sama lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pemulihan aktivitas warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro menuturkan, upaya yang harus dilakukan antara lain pemulihan trauma pasca bencana sampai pengurusan berkas-berkas administrasi untuk kembali memulai aktivitas.
Baca Juga
Anggota DPR Sebut Relokasi Depo Pertamina Plumpang Kental Nuansa Politiknya
"BPBD harus siap siaga melakukan penanggulangan akibat bencana kebakaran itu, baik trauma healing atau penyiapan agar mereka bisa kembali lagi membangun rumah," kata Karyatin di Jakarta, Minggu (12/3).
Selain BPBD DKI, Karyatin juga meminta Disdukcapil segera melakukan jemput bola kepada warga terdampak kebakaran untuk mengurus identitas mereka.
"Saya minta Disdukcapil secara proaktif mendata masyarakat yang terdampak kebakaran Plumpang, dan memverifikasi terkait data-data yang dibutuhkan," ujarnya.
Baca Juga
PKS Minta Erick Thohir Berani Pecat Dirut Pertamina dan Ahok
Ia menargetkan Disdukcapil DKI dapat menyelesaikan pendataan dalam satu pekan, sehingga warga terdampak bisa segera membuat surat-surat berharga lainnya.
"Paling tidak Dukcapil memberi bukti sementara bahwa mereka korban kebakaran. Contoh setelah data kependudukannya lengkap dari Dukcapil, mereka bisa integrasikan ke Dinas pendidikan yang ijasahnya terbakar," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Anggota DPR Minta Erick Thohir Mundur kalau Tak Mampu Urus Pertamina
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
