Diduga Ada yang Memancing di Air Keruh dalam Kasus Sukmawati

MerahPutih.com - SETARA Institute menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa terkait pernyataan Sukmawati Soekarnoputri.

Direktur Riset Setara Halili mengatakan, ada pihak yang 'memainkan' pernyataan Sukmawati itu. Dia menyebut pihak tersebut juga menjadikannya sebagai panggung untuk eksis.

Baca Juga

Pernyataan Sukmawati Dinilai Bikin Gaduh Suasana

"Yang pertama mereka berkepentingan dengan permainan isu. Jadi, isu ini penting bagi mereka, sehingga dengan isu ini mereka terus bisa berkontestasi di ruang publik," katanya kepada wartawan, Minggu (24/11).

Halili mengatakan, pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Sukmawati dalam video hendaknya membuat pendekatan yang sama untuk mengemukakan kontra pendapat dengan pendapat Sukmawati, baik itu secara diskusi atau lewat media sosial.

"Maksud saya ketika ada orang yang tidak setuju dengan statement itu, ya gunakan saluran saluran mengemukakan pendapat yang sama. Membuat diskusi-diskusi atau menggunakan media sosial, atau media lain untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pandangan Sukma," ujar Halili.

Baca Juga

Dinilai Picu Kegaduhan, Polisi Didesak Tangkap Penyebar Penggalan Video Sukmawati

Halili memberikan saran kepada pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Sukmawati agar menggunakan pendekatan non peradilan dan berharap pola kasus yang menimpa Ahok tidak terjadi lagi.

Menurut dia, apa yang dikatakan Sukmawati merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

“Saya membaca video utuhnya. Saya tidak menemukan konteks yang utuh yang menjelaskan bahwa pernyataan Sukmawati itu penistaan atau penodaan agama,” ujarnya

Sukmawati dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang warga bernama Ratih. Dalam sebuah video yang beredar Sukmawati menyinggung siapa yang paling berjasa dan berjuang di abad ke-20 untuk kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga

Ini Pidato Sukmawati Soekarnoputri yang Dilaporkan atas Penistaan Agama

Pernyataan Sukmawati itu diungkapkan dalam acara diskusi oleh Divisi Humas Polri bertajuk 'Bangkitkan Nasionalisme, Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme'. (Knu)