Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 10 Maret 2021
Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas

Gedung DPR (Foto: bnpt.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapoksi Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan terjadinya Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Anwar Hafid menyikapi ditariknya RUU Pemilu dari program legislasi nasional prioritas 2021 yang membuat pilpres, pileg dan pilkada dipastikan serentak pada 2024.

"Menyikapi apa yang terjadi saat ini kami terus menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi yang ada termasuk yang terpenting adalah dukungan publik dan tekanan publik akan konsekuensi buruk jika tidak terjadi revisi atas RUU Pemilu," kata Anwar Hafid kepada wartawan, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Pemerintah Sepakat Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini meminta pemerintah tidak menutup diri soal adanya uregensi RUU Pemilu.

Publik dan media, kata Anwar Hafid, juga harus berani menyuarakan hal ini.

"Untuk membantu perjuangan Demokrat dan PKS baik akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada isu demokrasi dan kepemiluan," kata dia.

Bendera partai Demokrat (ANTARA FOTO/Agung Rajasa)
Bendera partai Demokrat (ANTARA FOTO/Agung Rajasa)

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyempurnakan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dalam rapat kerja bersama DPD dan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:

PAN Tetap Tolak RUU Pemilu, Ibu Kota Negara dan BPIP Masuk Prolegnas 2021


Pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk mengeluarkan revisi undang-undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Prolegnas Prioritas tahun ini.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas mengatakan, rapat kerja ini diagendakan sebagai amanat dari keputusan rapat Bamus yang masih menunda penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021. (Pon)

Baca Juga:

Survei NSN: PDIP dan PSI Kuasai DKI Jika Pemilu Digelar Saat Ini

#Prolegnas #DPR RI #Partai Demokrat #RUU Pemilu #UU Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan