Beredar 'Surat Sakti' Anggota DPRD Jabar Minta Siswa Diterima di SMKN 4 Bandung


Surat rekomendasi anggota DPRD Jabar Dadang Supriatna beredar di kalangan guru dan penggiat pendidikan agar siswa diterima di SMKN 4 Bandung. (Dok Istimewa)
MerahPutih.com - Sebuah surat rekomendasi untuk siswa agar diterima di SMKN 4 Kota Bandung dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat HM Dadang Supriatna beredar di kalangan guru dam penggiat pendidikan.
Surat tersebut lengkap dengan kop DPRD Jabar dan nama jelas anggota DPRD yang ditandatangani pada 10 Juni 2020 oleh yang bersangkutan akan tetapi nama, ID akun, dan asal sekolah siswa ditutup dengan coretan penebal tulisan stabilo.
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya, mengaku kecewa dengan temuan surat tersebut dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dadang Supriatna.
"Pertama saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dadang dan beliau juga memahami bahwa ternyata adanya ini (surat rekomendasi) menjadikan kita (DPRD Jabar) tidak sedap ya," ujarnya di Bandung, Jumat (12/6)

Politisi Fraksi PKS DPRD Jabar ini mengatakan Dadang Supriatna berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, yakni membuat surat rekomendasi untuk siswa agar diterima dalam PPDB SMA/SMK Negeri dan sederajat Tahun 2020.
"Kedua kita di internal menyayangkan dan berharap tidak terjadi lagi karena sejak awal pimpinan dan anggota komisi V DPRD sesungguhnya telah menyepakati untuk tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terkait PPDB 2020. Kami sangat mendorong agar sistem PPDB bisa berjalan tanpa intervensi siapapun, termasuk dari DPRD Provinsi Jabar. Saya malu sebenarnya," katanya dilansir Antara
Baca Juga
Selain itu, lanjut Abdul Hadi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat agar sekolah mengabaikan surat rekomendasi tersebut.
"Kami sudah hubungi Disdik Jabar, meminta kepada mereka agar sekolah mengabaikan surat rekomendasi itu karena surat ini bukan atas nama institusi DPRD Jabar," pungkasnya. (*)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil

Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan

Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus

DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama

Lebih dari 212 CPDB Diterima di Berbagai Jenjang Pendidikan pada PPDB 2024

Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
