Anggota DPR Singgung Rezim Orde Baru Terkait Konflik di Rempang
Demo di Rempang. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Penolakan warga sekitar terhadap pembangunan proyek Rempang Eco-City dinilai dipicu karena minimnya dialog. Selain itu, enggat waktu pengosongan Pulau Rempang yang terkesan tiba-tiba juga dinilai menjadi alasan penolakan warga.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah, perilaku represif aparat keamanan saat membubarkan warga yang menolak direlokasi juga turut berperan menyebabkan bentrokan. Tindakan seperti itu seharusnya bisa dicegah.
Baca Juga
Sejumlah Ormas Demo Soal Konflik Pulau Rempang, Akses Menuju Istana Negara Ditutup
"Seharusnya kekerasan ini juga hisa dihindari sekiranya proyek ini tidak dipaksakan mendahului proses dialog dengan warga. Cara-cara represif demi pembangunan sudah waktunya diakhiri. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru, masa kita lebih kejam dari Orde Baru!" kata Luluk di Jakarta, Kamis (21/9).
Luluk menyayangkan adanya bentrokan aparat keamanan dengan masyarakat Pulau Rempang, Batam, buntut penolakan warga terhadap pembangunan Rempang Eco City yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga
Anggota DPR Minta Pemerintah Moratorium PSN Rempang Eco City
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, perubahan status menjadi PSN yang terkesan mendadak juga terasa ganjil.
"Apakah tidak mungkin lokasi proyek dipindahkan atau digeser sehingga tidak perlu sampai harus mengusir rakyat atau mengosongkan pulau demi investasi ini?" tegas dia.
Diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat perilaku represif aparat keamanan terhadap warga.
Bahkan akibat tembakan gas air mata yang dikeluarkan aparat, siswa yang bersekolah di dekat tempat bentrokan turut merasakan dampaknya.
Konflik yang terjadi antara warga Pulau Rempang dengan pemerintah juga ikut menjadi sorotan dunia. Ada beberapa kantor berita besar yang mulai membedah mengapa konflik di pulau itu akhirnya terjadi. (Pon)
Baca Juga
Penanganan Masalah Pulau Rempang Dinilai Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera