Sejumlah Ormas Demo Soal Konflik Pulau Rempang, Akses Menuju Istana Negara Ditutup
Petugas pengamanan membentuk barikade untuk mendorong aksi massa unjuk rasa di sekitar Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023). ANTARA/Yude
MerahPutih.com- Sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan menggelar demonstrasi bertajuk "Aksi 209 Bela Rempang" pada Rabu (20/9).
Rencananya, demonstrasi dimulai pukul 12.30 WIB. Polisi memastikan bakal mengamankan aksi demonstrasi itu.
Baca Juga:
Penanganan Masalah Pulau Rempang Dinilai Tidak Ada Unsur Pelanggaran HAM
"Untuk di Patung Kuda kita siapkan personel 10 SSK, kurang lebih seribu personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi.
Komarudin menuturkan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Patung Kuda. Nantinya, Jalan Merdeka Barat atau menuju Istana Negara ditutup.
"Konsep sama dari arah selatan kita arahkan ke Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan, kemudian dari arah Gajah Mada diarahkan ke Tomang dan Juanda," jelasnya.
Komarudin mengimbau peserta aksi yang hendak melakukan demonstrasi untuk tertib, termasuk taat berlalu lintas.
"Setiap orang diharapkan mematuhi setiap aturan apakah itu terkait dengan berlalu lintas dan juga untuk penyampaian pendapat di muka umum. Sehingga aktivitas masyarakat ibu kota tetap bisa berjalan meskipun ada beberapa titik yang harus dialihkan," terangnya.
Baca Juga:
Anggota DPR Minta Pemerintah Moratorium PSN Rempang Eco City
Sekedar informasi, rencana pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang telah memicu konflik agraria antara negara dengan warga.
Proyek itu sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080.
Berdasarkan situs Badan Pengusahaan (BP) Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco City di tengah konflik warga dengan aparat. (Knu)
Baca Juga:
DPR Desak Pemerintah Klarifikasi Status Tanah di Pulau Rempang
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Warga Diimbau Jauhi Istana Negara, DPR dan Gedung Danantara
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
Imbas Demo di Gedung Trans7, Sejumlah Layanan Transjakarta Terganggu
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
TikTok Akhirnya Serahkan Data Detail Live Demo Agustus, Komdigi Cabut Status Pembekuan Izin
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Usman Hamid Desak Bentuk TGPF Independen Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus
Prabowo Disebut Sudah Mengetahui Masalah Pencabutan ID Pers Jurnalis Istana CNN Indonesia