Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Iran tengah dilanda kerusuhan massal yang dipicu krisis politik dan ekonomi, dengan jumlah korban jiwa dilaporkan mencapai sekitar 2.000 orang. Menyikapi situasi tersebut, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta memberikan penjelasan resmi terkait akar persoalan yang memicu gelombang demonstrasi di negara tersebut.
Dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (14/1), Kedubes Iran menyatakan bahwa unjuk rasa awalnya dipicu masalah ekonomi, khususnya dampak fluktuasi nilai tukar rial Iran terhadap kegiatan usaha dan daya beli masyarakat.
Unjuk rasa tersebut disebut mulai berlangsung sejak 28 Desember 2025, dan pada tahap awal dilakukan oleh kelompok pelaku usaha yang terdampak langsung kondisi ekonomi.
“Unjuk rasa itu diadakan dengan motif mata pencaharian dan sebagai reaksi terhadap dampak negatif fluktuasi mata uang terhadap kegiatan bisnis dan daya beli,” tulis Kedubes Iran.
Para pendemo menuntut pemerintah mengembalikan stabilitas pasar serta menerapkan kebijakan ekonomi yang efektif. Menurut Kedubes Iran, demonstrasi pada periode Desember 2025 tersebut berlangsung kondusif dan terkendali.
Baca juga:
Namun demikian, pemerintah Iran menegaskan adanya perbedaan antara massa demonstran damai dan kelompok penyusup yang memanfaatkan aksi tersebut untuk memicu kekerasan.
Berdasarkan dokumentasi yang dimiliki pemerintah Iran, dalam sejumlah kasus unjuk rasa damai disalahgunakan secara sengaja oleh elemen kekerasan yang disebut berafiliasi dengan gerakan yang dikendalikan dari luar negeri.
Aksi-aksi tersebut meliputi perusakan fasilitas publik, penyerangan terhadap aparat penegak hukum, serta penggunaan alat pembakar hingga senjata api.
“Tindakan-tindakan ini tidak ada hubungannya dengan tuntutan ekonomi yang sah dan berada di luar cakupan perlindungan terhadap unjuk rasa damai menurut hukum hak asasi manusia internasional,” tegas Kedubes Iran.
Baca juga:
Iran Membara, Trump Masih 'Keep Calm' Belum Kirim Pasukan ke Teheran
Pemerintah Iran juga menuding adanya intervensi Amerika Serikat dan Israel yang dinilai memperkeruh situasi dan mendorong eskalasi kerusuhan di Iran.
Iran menilai hasutan dan provokasi dari kedua negara tersebut telah melanggar hukum internasional serta mencederai kedaulatan Iran sebagai negara merdeka.
“Itu secara nyata dan penuh tipu daya mendukung kerusuhan dan pada praktiknya telah memicu intensifikasi kekerasan teroris serta destabilisasi sosial,” tulis Kedubes Iran.
Iran menegaskan bahwa setiap bentuk hasutan, dukungan, atau fasilitasi tindakan subversif di dalam negara berdaulat merupakan pelanggaran hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab langsung bagi negara yang melakukan campur tangan.
Upaya mengeksploitasi tuntutan ekonomi rakyat Iran untuk tekanan politik, perang psikologis, maupun ancaman militer disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Republik Islam Iran.
Meski situasi keamanan memburuk, pemerintah Iran menegaskan tetap menghormati hak kebebasan berpendapat warganya. Kedubes Iran menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi guna merespons tuntutan masyarakat.
“Kedua prinsip ini—menjaga keamanan nasional dan menghormati hak bersuara—akan diimplementasikan secara bersamaan dan tanpa kompromi sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional negara,” tutup Kedubes Iran. (Knu)
