Andi Narogong Rekanan Mabes Polri, Punya Bisnis SPBU dan Karaoke

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 10 April 2017
Andi Narogong Rekanan Mabes Polri, Punya Bisnis SPBU dan Karaoke

Suasana sidang kasus korupsi e-KTP. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kakak Andi Narogong tersangka kasus korupsi e-KTP, Dedi Prijono dalam persidangan yang digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, menyebutkan adiknya itu mempunyai rekanan dengan Mabes Polri.

Hal tersebut berawal dari pengacara tersangka Sugiharto saat menanyakan kepada Dedi soal bisnis yang digeluti adiknya, Andi Narogong. Dan, pertanyaan itu untuk mengetahui sumber uang Andi yang diduga dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak terkait proyek e-KTP.

"Adik saya usahanya, tuh, rekanan Mabes Polri; punya SPBU dan karaoke juga," jawab Dedi di ruang sidang, Senin (10/4).

Sebelumnya, pada persidangan perkara korupsi yang telah merugikan negara Rp2,3 triliun ini, Vidi Gunawan adik Andi Narogong mengakui bahwa kakaknya adalah pengusaha konveksi.

Majelis hakim pun menanyakan kepada Dedi apa kepentingan Andi dalam proyek e-KTP ini.

"Apa peran Andi dengan e-KTP ini?" tanya Hakim Anwar.

Dedi mengatakan, sebagai pengusaha tentu adiknya senang mendapatkan pekerjaan.

"Saya cuma mewakili beliau, saya bukan decision maker," jawab Dedi.

Seperti diketahui, di dalam surat dakwaan terdakwa korupsi proyek e-KTP, mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Andi Narogong disebut-sebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat Kemendagri, pengusaha, maupun anggota DPR.

Tak hanya itu, Andi juga dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR, Setya Novanto. (Pon)

Baca berita korupsi e-KTP lainnya di: KPK Periksa Delapan Saksi Kasus Korupsi E-KTP

#Korupsi E-KTP #Mabes Polri #Setya Novanto #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Bripka Rohmat Pelindas Affan Kurniawan tak Dipecat, Hanya Disanksi Demosi 7 Tahun
Bripka Rohmat pelindas Affan Kurniawan lolos dari pemecatan. Ia hanya dikenakan sanksi demosi tujuh tahun.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Bripka Rohmat Pelindas Affan Kurniawan tak Dipecat, Hanya Disanksi Demosi 7 Tahun
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Bagikan