Setnov Terseret Kasus e-KTP, Dewan Pakar Golkar: Kader Solid Tidak Ingin Munaslub

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 26 Maret 2017
Setnov Terseret Kasus e-KTP,  Dewan Pakar Golkar: Kader Solid Tidak Ingin Munaslub

Setya Novanto di kediaman Agung Lasono. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran:
14
Audio:

Desakan Munaslub muncul seiring nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ikut terseret kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Merespon desakan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin meyakini bahwa mayoritas kader Golkar tetap solid mendukung ketua umum partai beringin sampi habis masa jabatannya.

"Rasanya mayoritas kader Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk munaslub," ujar Mahyudin saat menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang Cimpedak, Jakarta, Minggu (26/3).

Mahyudin menjelaskan bahwa suara munaslub hanya aspirasi dari beberapa orang yang mengatasnamakan pemuda Partai Golkar.

"Ya itu biasa‎, ada aspirasi beberapa orang dari yang mengatasnamakan pemuda Partai Golkar, tapi pemuda Partai Golkar kan banyak, mayoritas sih tidak ada yang bersuara seperti itu," jelasnya.

Wahyudin menambahkan, ketika Akbar Tanjung menjabat sebagai ketua umum Golkar dan terseret kasus Bulog Gate, tidak ada kader partai yang meminta munaslub.

"Bahkan lebih parah saya kira ya. Waktu itu kasus Bulog Gate, Pak Akbar sempat masuk tahanan, sempat didakwa bersalah, dulu tidak ada tuh kita berpikir munaslub, apalagi sekarang kan masih jauh lah," pungkasnya.

"Untuk munaslub itu kan harus ada sebab, ada syarat, sebabnya belum memadai, syaratnya tidak terpenuhi. Jadi tidak mungkin ada munaslub," tutup Mahyudin.

Sebelumnya, politisi muda Partai Golkar, yang mewakili Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mendesak Partai Golkar menggelar munaslub. Menurut Doli, partainya sangat dirugikan atas kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto. (Pon)

Baca juga berita terkait kasus e-KTP terbaru dalam artikel: KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru Kasus E-KTP

#Korupsi E-KTP #Golkar #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan
Ia juga memprediksi akan ada tahapan lanjutan dalam reshuffle
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Vakumnya Posisi Menpora dan Menko Polkam, Golkar Prediksi Reshuffle Kabinet Akan Ada Tahap Lanjutan
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Bagikan