Zulfikar Sy
Desakan Munaslub muncul seiring nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ikut terseret kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Merespon desakan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin meyakini bahwa mayoritas kader Golkar tetap solid mendukung ketua umum partai beringin sampi habis masa jabatannya.
"Rasanya mayoritas kader Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk munaslub," ujar Mahyudin saat menghadiri acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang Cimpedak, Jakarta, Minggu (26/3).
Mahyudin menjelaskan bahwa suara munaslub hanya aspirasi dari beberapa orang yang mengatasnamakan pemuda Partai Golkar.
"Ya itu biasa, ada aspirasi beberapa orang dari yang mengatasnamakan pemuda Partai Golkar, tapi pemuda Partai Golkar kan banyak, mayoritas sih tidak ada yang bersuara seperti itu," jelasnya.
Wahyudin menambahkan, ketika Akbar Tanjung menjabat sebagai ketua umum Golkar dan terseret kasus Bulog Gate, tidak ada kader partai yang meminta munaslub.
"Bahkan lebih parah saya kira ya. Waktu itu kasus Bulog Gate, Pak Akbar sempat masuk tahanan, sempat didakwa bersalah, dulu tidak ada tuh kita berpikir munaslub, apalagi sekarang kan masih jauh lah," pungkasnya.
"Untuk munaslub itu kan harus ada sebab, ada syarat, sebabnya belum memadai, syaratnya tidak terpenuhi. Jadi tidak mungkin ada munaslub," tutup Mahyudin.
Sebelumnya, politisi muda Partai Golkar, yang mewakili Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mendesak Partai Golkar menggelar munaslub. Menurut Doli, partainya sangat dirugikan atas kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto. (Pon)
Baca juga berita terkait kasus e-KTP terbaru dalam artikel: KPK Tetapkan Andi Narogong Tersangka Baru Kasus E-KTP
