kasus korupsi. (MP/Mauritz)

Korupsi E-KTP

Kementerian Dalam Negeri membuka lelang e-KTP berdasarkan disahkannya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk. Dalam perjalanan lelang yang dibuka sejak 2011, ICW, LKPP dan KPPU menemukan sejumlah kejanggalan.

Konsorsium PT PNRI, yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution, memenangkan tender dengan penawaran harga Rp 5,9 triliun. Padahal, para pesaingnya mengajukan penawaran lebih rendah, antara Rp 4,7 triliun-Rp 4,9 triliun. Hasil audit BPK menemukan ada kerugian negara Rp 2,3 triliun. KPK pun mulai menelusuri dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Sejauh ini baru lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto ditetapkan sebagai terdakwa dan telah ditahan.

Andi Agustinus atau Andi Narogong adalah pengusaha pelaksana proyek e-KTP ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tersangka lainnya adalah politisi Golkar Markus Nari dan Setya Novanto. Namun, pada sidang gugatan praperadilan Setya Novanto dinyatakan menang dan penetapan status tersangkanya dicabut. (*)

Indonesia
Istana Jawab Tudingan Intervensi Kasus E-KTP oleh Presiden Jokowi
Agus Rahardjo yang mengaku bahwa dirinya diminta menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).
Zulfikar Sy - Jumat, 01 Desember 2023
Istana Jawab Tudingan Intervensi Kasus E-KTP oleh Presiden Jokowi
Indonesia
Kejaksaan Agung akan Bongkar Aliran Dana Dugaan Korupsi Proyek BTS yang Jerat Johnny G Plate
Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya menelusuri aliran dana di kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat bekas Menkominfo Johnny G Plate.
Mula Akmal - Senin, 22 Mei 2023
Kejaksaan Agung akan Bongkar Aliran Dana Dugaan Korupsi Proyek BTS yang Jerat Johnny G Plate
Indonesia
Novel Baswedan Sebut Ganjar Belum Cukup Bukti Terlibat Korupsi e-KTP
Ia menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum cukup bukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Andika Pratama - Rabu, 19 Oktober 2022
Novel Baswedan Sebut Ganjar Belum Cukup Bukti Terlibat Korupsi e-KTP
Indonesia
KPK Akui Belum Temukan Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo di Kasus E-KTP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan belum menemukan bukti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Mula Akmal - Kamis, 28 April 2022
KPK Akui Belum Temukan Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo di Kasus E-KTP
Indonesia
KPK Siap Kembangkan Kasus E-KTP
KPK memastikan membuka kemungkinan mengusut keterlibatan sejumlah politikus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Zulfikar Sy - Jumat, 04 Februari 2022
KPK Siap Kembangkan Kasus E-KTP
Indonesia
KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP
Kedua tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur terhitung sejak 3 Februari hingga 22 Februari 2022.
Andika Pratama - Kamis, 03 Februari 2022
KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP
Indonesia
Respons Santai Ganjar setelah Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi e-KTP
Ganjar seolah tidak memperdulikan laporan itu.
Andika Pratama - Sabtu, 08 Januari 2022
Respons Santai Ganjar setelah Dilaporkan ke KPK soal Dugaan Korupsi e-KTP
Indonesia
Kasus e-KTP, KPK Periksa Eks Bos Sandipala Arthaputra
Dia akan diperiksa untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.
Andika Pratama - Kamis, 07 Oktober 2021
Kasus e-KTP, KPK Periksa Eks Bos Sandipala Arthaputra
Indonesia
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP
Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Frerich Yunadi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).
Zulfikar Sy - Jumat, 23 Oktober 2020
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP
Indonesia
KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota DPR Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA Sukamiskin.
Zulfikar Sy - Jumat, 02 Oktober 2020
KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP
MA mengkorting hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terpidana korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto
Andika Pratama - Selasa, 29 September 2020
MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP
Indonesia
KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP
Agus Marto memang telah berulang kali diperiksa penyidik KPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juni 2020
KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP
Indonesia
Firli Diminta Berani Ungkap Kasus E-KTP hingga Tuntas
KAPAK mendesak Ketua KPK terpilih Komjen Firli Bahuri untuk berani membongkar kasus-kasus mangkrak.
Zulfikar Sy - Jumat, 20 Desember 2019
Firli Diminta Berani Ungkap Kasus E-KTP hingga Tuntas
Indonesia
Kasus Korupsi e-KTP, Politikus Golkar Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara
Majelis hakim juga meminta agar Markus Nari membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari bamcakan proyek pengadaan e-KTP.
Eddy Flo - Senin, 11 November 2019
  Kasus Korupsi e-KTP, Politikus Golkar Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Politikus Golkar Melchias Mekeng Disebut Kecipratan USD 1 Juta dari Proyek e-KTP
"Irvanto memberikan uang kepada Melchias Mekeng USD 1 juta, Irvanto melihat Markus Nari dan tidak bicara dengan Markus Nari
Eddy Flo - Senin, 11 November 2019
 Politikus Golkar Melchias Mekeng Disebut Kecipratan USD 1 Juta dari Proyek e-KTP