Menkum Klaim Sudah Tandatangani Surat Permintaan Ekstradisi Paulus Tannos
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas . (Foto: MP)
MerahPutih.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan sudah menandatangani dokumen ekstradisi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Paulus Tannos dari Singapura.
Paulus Tannos dikenal sebagai buronan kasus e-KTP yang juga menyeret mantan Ketum Golkar Setya Novanto.
Supratman mengatakan urusan dokumen ekstradisi Tannos terus digenjot. Sebab, dokumen tersebut wajib dikirim paling lambat pada 3 Maret 2025.
"Alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya Insyaallah sesegera mungkin. Saya juga sudah mendatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
Baca juga:
KPK Sebut Paulus Tannos Ajukan Provisional Arrest di Pengadilan Singapura
Politikus Gerindra ini menyebut dokumen tersebut bakal dituntaskan secepatnya. Supratman mengklaim pemerintah RI masih melengkapi dokumen itu.
"Terkait tugas otoritas pusat yang ada di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) terutama terkait permintaan ekstradisi atas nama inisial PT (Paulus Tannos)," ucap Supratman.
Baca juga:
KPK Pekan Depan Serahkan Berkas ke Singapura Terkait Ekstradisi Buronan Paulus Tannos
Supratman menjelaskan dokumen itu dikerjakan lintas lembaga. Sehingga pengerjaannya memakan waktu.
"Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH (aparat penegak hukum) baik KPK, Kejagung dan Polri, kami bersama-sama semua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pejahat Sadis Rumania Kabur ke Bali, Nikahi WNI Hidup dari Gaji Istri
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
2 Orang Tim Sukses Bupati Pati Sudewo Ditetapkan Tersangka Pemerasan
KPK Beberkan Awal Mula Kasus Pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati Sudewo Bantah Ada Praktik Transaksional dalam Pengisian Perangkat Desa
KPK Resmi Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Kasus Dugaan Suap Fee Proyek dan Dana CSR
KPK Resmi Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Kasus Pemerasan Dana CSR
KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Kasus Pemerasan Rp 2,6 Miliar