Dokumen Lengkap, Pemulangan Paulus Tannos Tinggal Menunggu Waktu
KPK tangkap pelaku tersangka kasus korupsi e-KTP. Foto: KPK
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan update terkini soal proses ekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos dari Singapura.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya sudah menyerahkan dokumen terkait untuk pemulangan Paulus Tannos ke pemerintah Singapura.
"Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura," kata Setyo saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).
Adapun dokumen yang dilampirkan terdiri dari surat permintaan Menteri Hukum, sertifikat legalisasi, identitas, resume, peraturan perundang-udangan edisi bahasa inggris, surat dari Jaksa Agung, dan affidavit.
Senada dengan Setyo, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto berharap dalam waktu dekat ada sinyal positif dari otoritas Negeri Singa terkait masalah ini.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada info positif," kata Fitroh dikonfirmasi terpisah.
Baca juga:
Sebagai informasi, Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.
Belakangan, Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
Sebelum proses penangkapan terjadi, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut. Kemudian, pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap.
Kini, Kementerian Hukum RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus berkoordinasi guna mempercepat proses pelaksanaan ekstradisi tersebut. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook