Anak Buah Anies Diklaim Bantu Keuangan Anak-Anak Tertolak PPDB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 Juli 2020
Anak Buah Anies Diklaim Bantu Keuangan Anak-Anak Tertolak PPDB

Situasi aksi sejumlah orang tua meminta Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB DKI Jakarta dibatalkan di depan Kemendikbud, Senin (29/6/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berjanji mengawal bantuan bagi siswa yang akhirnya harus bersekolah di swasta setelah gagal masuk sekolah negeri melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Koordinator Komisi E DPRD DKI ini juga menyebutkan bahwa DKI masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan, meski sejumlah anggaran telah ada yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga:

Polemik PPDB, Hari Ini Komnas Anak Surati Lagi Anak Buah Anies

"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi ataupun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB dan terpaksa masuk swasta," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Puluhan orang tua murid bersama anak-anaknya mendatangi Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta untuk berdiskusi terkait kekecewaannya mengenai seleksi pendaftaran PPDB Jakarta.

Karanganan  protes PPDB di depan kantor Gubernur Anies Baswedan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7). (Foto: MP/Asropih)
Karanganan bunga protes PPDB di depan kantor Gubernur Anies Baswedan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7). (Foto: MP/Asropih)

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI ini, sebagaimana dikutip Antara, mendukung perjuangan para orang tua murid tersebut. Zita menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk mengulang seleksi PPDB Jalur Zonasi yang dianggap diskriminatif karena mengutamakan usia dibandingkan prestasi dan zonasi.

"Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ulang saja (PPDB) zonasinya. Kalau afirmasi kan untuk anak tidak mampu sudah oke, nah yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40 persen diulang aja," kata Zita.

Baca Juga:

Komnas Anak Curiga PPDB DKI Sengaja Dikacaukan

Zita menyebutkan, orang tua murid diharapkan untuk mendaftarkan dahulu anaknya untuk ke sekolah swasta. Jangan sampai kecewa dengan PPDB, anak tidak didaftarkan ke sekolah swasta yang akhirnya nanti putus sekolah.

"Sekarang ibu dan bapak daftarin aja dulu anaknya di sekolah swasta, kita akan perjuangan PPDB DKI ini. Jangan sampe anak-anak ga sekolah," katanya. (*)

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Indonesia
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
Indonesia
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Puan menyayangkan tidak adanya pembenahan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Indonesia
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Untuk peserta didik di jenjang Sekolah Dasar dimulai dari usia 7 tahun pada bulan Juli tahun berjalan, atau usia 6 tahun jika punya kecerdasan istimewa dan psikis uang direkomendasikan medis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Lifestyle
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di wilayah DKI Jakarta, berikut daftar dokumen penting yang harus disiapkan sesuai jenjang pendidikan
ImanK - Senin, 26 Mei 2025
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Indonesia
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Keempat jalur pada sistem SPMB dikembangkan berdasarkan landasan konstitusional serta evaluasi terhadap permasalahan dalam praktik pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) periode 2017-2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Indonesia
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Ombudsman menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional dibanding mengganti sistem PPDB.
Frengky Aruan - Minggu, 24 November 2024
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Indonesia
DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyebur persoalan PPDB seolah tidak bisa dibereskan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juli 2024
DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama
Indonesia
Lebih dari 212 CPDB Diterima di Berbagai Jenjang Pendidikan pada PPDB 2024
Untuk PPDB bersama jumlah CPDB yang diterima sebanyak 9.002
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Lebih dari 212 CPDB Diterima di Berbagai Jenjang Pendidikan pada PPDB 2024
Indonesia
Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai, PPDB dengan konsep zonasi tidak bisa menga
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juli 2024
Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
Bagikan