Komnas Anak Curiga PPDB DKI Sengaja Dikacaukan

Orang tua siswa mengantarkan anaknya mendaftar sekolah di SMP 115, Jakarta, Senin (24/6/2019). ANTARA/Muhammad Adimaja/am
Merahputih.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencurigai ada faktor kesengajaan untuk mengacaukan PPDB DKI Tahun 2020. Mengingat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta berbeda dari apa yang ditandatangi dan dilaksanakan di lapangan.
"Kita curiga apakah ini, karena sampai sekarang Pak Gubernur tidak menjelaskan duduk permasalahan seperti apa, Pak Wakil Gubernur dalam wawancara di stasiun televisi menyatakan tidak ada masalah, beberapa kali diundang tidak datang semua, yang datang adalah konsultan pendidikannya," kata Danang, Senin (6/7).
Baca Juga:
Danang menilai penjelasan yang diberikan oleh konsultan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk menginformasikan hasil analisa yang telah dibuatnya.

Oleh karena itu Komnas Anak memanggil Pemprov DKI untuk mengkonfirmasi terhadap pelaksaan PPDB DKI 2020.
"Untuk menyelesaikan kekisruhan ini adalah Kadisdik untuk menjelaskan secara detail kenapa sampai pelaksanaan itu berbeda dengan juknis yang ditandatangani olehnya," kata Danang.
Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, pelaksanaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 mendapat protes dari para calon orang tua murid yang anaknya sulit untuk mendaftar ke sekolah negeri lewat jalur zonasi yang dibatasi oleh usia.
Baca Juga:
Puluhan Pendaftar PPDB Online SMA/SMK di Solo Ketahuan Pakai SKD Palsu
Para orang tua murid melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Selasa (30/6), lalu berlanjut audiensi ke DPRD DKI Jakarta, Komisi X DPR RI, hingga ke Kementerian Pendidikan.
Aksi protes kembali berlanjut pada Jumat (3/7) di Taman Aspirasi, Monas, seberang Istana Merdeka, tuntutan massa adalah mendesak pembatalan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Sekolah Ditargetkan Kembali Lancar di Rabu, 3 September 2025

Strategi Disdik DKI Cegah Siswa Ikut Demo, Pemberlakuan Belajar Jarak Jauh hingga Pengawasan Khusus pada Sekolah Rawan

Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi

Pelajar Indonesia Kesulitan Membaca Jam Analog, Kemampuan Numerasi Siswa Rendah
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun

Belasan Ribu Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Laptop Baru, Mensos Beri Jaminan Penting

Pendirian Sekolah Rakyat Dinilai Langkah Strategis Atasi Kemiskinan Struktural

Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya

HUT Ke-80 RI Jatuh pada Akhir Pekan, Apakah Sekolah Wajib Menggelar Upacara Bendera?

Bantu Program Prabowo, Pramono Sediakan Gedung untuk Sekolah Rakyat
