MerahPutih Nasional - Nama Ketua KPK Abraham Samad semakin terkenal atau populer di tengah-tengah masyarakat. Namun, kepopuleran nama Abraham Sama ini sekarang sudah dimanfaatkan oleh sekolompok orang yang mengaku mahasiswa untuk mendirikan gerakan demonstran mahasiswa bernama "SAMAD".
Nama SAMAD adalah kepanjangan dari Solidaritas Aksi Mahasiswa Anti Demoralisasi. Massa SAMAD, saat ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK seiring ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut beberapa waktu yang lalu. Penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri, juga dijadikan momentum oleh massa SAMAD.
Terlihat berjalan kaki, massa SAMAD ini tiba di depan gedung KPK sekitar pukul 14:42 dengan membawa spanduk dan sejumlah poster. Mereka mengaku sebagai mahasiswa, tapi tidak ada tanda-tanda jika mereka adalah insan terdidik dari perguruan tinggi. Hal tersebut terlihat dari penampilan berpakaian mereka yang kumuh.
Kendati demikian, massa SAMAD ini terus menyuarakan bahwa Abraham Samad, ketua KPK yang belakangan ini santer namanya karena bertemu dengan petinggi PDIP untuk dijadikan Capres Jokowi, adalah "petaka untuk KPK". Sebelum menyampaikan tuntutan, massa SAMAD mempertanyakan tentang prestasi Abraham Samad untuk KPK selama dia menjadi Ketua.
Kemudian, mereka mengeluarkan lima tuntutan untuk menyelamatkan KPK. apa saja tuntutan SAMAD?
Pertama, stop politisasi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kedua, usut tuntas dugaan Abraham Samad menemui petinggi parpol untuk kepentingan pencalonannya sebagai Wapres
Ketiga, meminta kepada dewan etik KPK, pengawas internal KPK dan DPR RI untuk menggali Abraham Samad sebagai pimpinan lembaga negara terkait dengan isu perilaku amoral (foto mesum).
Keempat, meminta DPR RI untuk segera memanggil pimpinan KPK guna menjelaskan secara terbuka perihal kegaduhan dan dagelan hukum akibat penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
Kelima, mendesak Abraham Samad untuk menepati janjinya mundur dari ketua KPK dan pulang kampung kerena menggunakan KPK sebagai alat politik serta ketidak mampuan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti BLBI, Century dan lail-lain. (Hur)
Berita Lainnya :