Merahputih.com - 1,2 juta vaksin COVID-19 telah tersedia. Tahapannya kini menunggu proses uji klinis untuk menjamin keamanan dan kesehatan. Ada kekhawatiran vaksin dikomersialisasikan karena kebutuhan publik.
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan vaksin tersebut. Termasuk mengatur strategi dalam pendistribusiannya, sehingga dapat menutup celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkomersialkan vaksin COVID-19.
"MPR menyarankan kepada pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkomersialkan vaksin COVID-19," katanya kepada wartawan, Selasa (15/12).
Baca Juga
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan memberikan vaksin secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun apabila jumlah vaksin terbatas, maka dapat memprioritaskan terlebih dahulu pemberian vaksin kepada masyarakat yang kurang mampu dan kelompok rentan.
Vaksin diberikan untuk menghadapi pandemi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan pengujian vaksin COVID-19 yang saat ini tengah dilakukan.
"Ini guna menguji keamanan, efektivitas, dan mutu vaksin," katanya.
Pria yang hobby otomotif ini menjelaskan, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan. Bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual belinya juga masih dalam tahap rencana.
"Karena segala sesuatu tentang vaksin COVID-19 dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi untuk menghindari kerugian masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau "pre-order".
Namun, hingga saat ini Bio Farma belum melayani 'pre order' vaksin COVID-19 jalur mandiri untuk keperluan apapun termasuk keperluan fasilitas kesehatan maupun kebutuhan perorangan.
Jumlah produk jadi vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis, pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.
Rencananya akan ada bahan baku vaksin COVID-19 untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021, namun prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah.
Baca Juga
Dia mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Ini karena sebelum digunakan harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA).
Selain itu, menurut dia, untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. (Knu)