Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ancaman varian baru COVID-19 Cicada atau subvarian BA.3.2 kini memicu kewaspadaan nasional karena memiliki mutasi tinggi pada protein spike yang menyasar kelompok usia anak.
Pemerintah harus mengambil langkah strategis guna membendung potensi penyebaran virus yang telah terdeteksi di sedikitnya 25 negara tersebut demi menjaga stabilitas kesehatan dan ekonomi pascapandemi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan bahwa kemunculan varian Cicada menuntut sistem kesehatan nasional untuk tetap siaga.
Baca juga:
Anggap Krisis Minyak di Bawah Level COVID, Prabowo Tolak Ubah Batas Defisit APBN 3%
Meskipun Indonesia saat ini belum mencatat adanya temuan kasus, dinamika global menunjukkan mobilitas internasional yang tinggi mempercepat transmisi virus antarnegara.
“Kemunculan varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai ‘Cicada’ tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” ujar Nurhadi, Rabu (8/4).
Ancaman Reinfeksi dan Kerentanan Usia Anak
Varian Cicada masuk dalam kategori variant under monitoring secara global lantaran jumlah mutasinya yang sangat masif.
Sejumlah laporan internasional menyebutkan varian ini berpotensi meningkatkan kemampuan reinfeksi, terutama pada kelompok anak yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kondisi imunitas yang minim pada anak menjadikan kelompok ini target utama serangan virus.
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini.
Menurutnya, jeda antara deteksi global dan masuknya virus ke sebuah wilayah sering kali berlangsung sangat singkat, sehingga kebijakan tidak boleh tertinggal oleh kecepatan virus.
Penguatan Genomic Surveillance dan Mitigasi Ekonomi
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mendorong penguatan genomic surveillance secara merata di seluruh wilayah, bukan hanya di kota-kota besar. Kecepatan dan ketepatan data harus menjadi landasan utama pengambilan kebijakan agar respon pemerintah tidak bersifat reaktif setelah terjadi lonjakan kasus.
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Selain aspek kesehatan, Nurhadi memandang pentingnya persiapan skenario lintas sektor. Strategi mitigasi harus mencakup perlindungan bagi pekerja harian, keberlanjutan UMKM, serta kesiapan bantuan sosial. Langkah ini bertujuan mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar apabila sinyal awal penyebaran virus gagal terbaca sejak dini.
“Pada akhirnya, kekuatan sistem kesehatan terukur dari kecepatan membaca sinyal kecil sebelum menjadi ancaman besar. Ini pelajaran utama dari pengalaman pandemi sebelumnya,” tutup legislator asal Dapil Jawa Timur VI tersebut.
