Ancaman radikalisme dan terorisme dapat mengganggu dunia usaha. Menyadari hal itu, Pemerintah siap melindungi para investor (dunia usaha).
"Kami terus melakukan upaya untuk mengendalikan dan mereduksi radikalisme dengan cara soft approach (pencegahan) dan hard approach (penindakan) serta dengan penanganan dari hulu ke hilir. Sejauh ini langkah-langkah itu sangat efektif. Bahkan banyak negara luar yang ingin belajar dari cara penanggulangan terorisme di Indonesia," ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius saat menjadi pembicara dalam acara "Breakfast Forum" Perkumpulan Masyarakat Energi dan Pertambangan BIMASENA di Jakarta, Jumat (31/3).
Pengusaha pertambangan diharapkan tetap tenang dalam menjalankan bisnisnya. Sebab pemerintah selalu fokus memberikan jaminan keamanan terutama dalam hal penanggulangan radikalisme dan terorisme sebaik mungkin.
"BNPT bersinergi dengan 31 lembaga dan kementerian terkait untuk menjalankan penanggulangan terorisme mulai dari hulu sampai hilir. Selain itu, kami juga melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakat seperti NU dalam Muhammadiyah serta ulama untuk memberikan pemahaman agama yang benar. Kami juga menggandeng generasi muda dalam memerangi propaganda radikalisme dan terorisme di dunia maya," ungkap Suhardi.
Suhardi juga memaparkan bahwa saat ini aksi terorisme banyak digerakkan oleh kelompok radikal, ISIS. Aksi-aksi mereka dilakukan untuk mewujudkan tujuannya yaitu mengganti konstitusi Indonesia dengan khilafah. Mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk melancarkan propaganda salah satunya pengertian jihad yang salah. Hal itulah yang mendorong kepergian ratusan WNI ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.
"Ada sekitar 500 orang Indonesia yang pergi ke Suriah dan disebut sebagai Foreign Terrorist Fighter (FTF). Sebenarnya jumlah itu presentasinya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Bandingkan dengan Belgia dimana ada 470 warga mereka jadi FTF dari total penduduk 638 ribu orang. Swedia ada 300-an FTF dari populasi mereka sebesar 451 ribu orang," jelas Suhardi.
Baca juga berita lain terkait BNPT di sini: Kementerian ESDM Gandeng BNPT untuk Pengamanan Obyek Vital