Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan pentingnya penguatan peran komite sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mencegah kekerasan serta ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan satuan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Abdul Mu'ti dalam kegiatan Penguatan Peran Komite Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Satuan Pendidikan di Jakarta.
"Kita bersama-sama telah melaksanakan kegiatan deklarasi bersama. Komitmen dari para komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya untuk mencegah berbagai macam kekerasan yang terjadi," ujar Abdul Mu'ti dalam video konferensi pers dikutip dari Instagram @antara, Kamis (3/9).
Ia menjelaskan kekerasan yang perlu dicegah tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk nonfisik, baik di dunia nyata maupun ruang digital.
Baca juga:
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
Program tersebut, kata Abdul Mu'ti, juga selaras dengan Gerakan ASRI yang digagas Presiden untuk menciptakan budaya yang aman, sehat, bersih, dan indah. Di lingkungan pendidikan, kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun budaya sekolah yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah.
Tak cuma itu, penguatan lembaga yang ada di dalam lingkungan sekolah mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme juga merupakan wujud implementasi yang sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme yang disahkan Presiden.
Ratusan Anak Terpapar Radikalisme
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengungkapkan ratusan anak usia sekolah telah terpapar konten kekerasan dan radikalisme melalui media sosial. Eddy mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, BNPT bersama Densus 88 Antiteror Polri telah mengintervensi 620 anak berusia 11-18 tahun yang terhubung dengan jaringan terorisme.
"Dari Januari sampai Agustus ini, kami dengan Densus 88 sudah mengintervensi sudah ada 620 anak, rentang usia 11-18 tahun yang terkoneksi di sana (terorisme)," kata Eddy dalam konferensi pers tersebut, dikutip Antara, Kamis (3/9).
Menurut Eddy, temuan tersebut sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Paparan terhadap konten kekerasan di media sosial bahkan disebut telah mendorong sebagian anak untuk mempraktikkan perilaku yang mereka lihat.
Ia mencontohkan adanya anak yang secara terang-terangan mempraktikkan aksi kekerasan dengan membawa senjata palsu dan menggunakan penutup wajah, kemudian membagikan aksinya melalui rekaman video. Eddy menegaskan penanganan terhadap anak yang telah terpapar tidak berhenti pada intervensi. Edukasi dan rehabilitasi juga diperlukan agar anak tidak semakin jauh terpapar ideologi kekerasan.
"Nah, ini yang kita edukasi, kita intervensi, kita lakukan rehabilitasi, makanya kami membicarakannya bersama Kementerian Sosial," ujarnya.
Di Jakarta, BNPT telah membawa enam anak untuk menjalani proses rehabilitasi. Langkah tersebut merupakan keseriusan pihaknya memberikan pembinaan. Agar anak-anak tidak terjerumus lebih jauh ke dalam jaringan maupun praktik kekerasan.
Karena itu, penguatan peran sekolah dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Sekolah tidak hanya menjadi ruang untuk memberikan pendidikan akademik, tetapi juga tempat membangun lingkungan yang aman serta membekali anak agar mampu mengenali dan menghadapi paparan kekerasan di ruang digital.(Tka)
Baca juga:
Interaksi Sosial di Platform Gim Daring Jadi Wadah Sebarkan Paham Radikalisme
Sumber Foto: Instagram/antara
Foto tangkapan layar di Instagram @antara saat konpers Penguatan peran Komite Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Pendidikan dalam rangka pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan pada Selasa (1/9)
