Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono saat menyampaikan keterangan pers akhir tahun Capaian Kinerja BNPT tahun 2024 di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Diharapkan nilai-nilai deradikalisasi ini tumbuh dan berkembang

Dunia dikejutkan dengan serangan teroris yang terjadi di Moskow, Rusia.

Ancaman radikalisme dan paham terorisme di tanah air selama tahun 2023 tak main-main jumlahnya. Penyebaran paham tersebut bahkan banyak ditemukan di media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian I-Khub Outlook BNPT 2023, menunjukkan bahwa tiga kelompok rentan yaitu remaja, anak dan perempuan, menjadi sasaran utama pola ini.

Kebijakan itu merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang diperjuangkan bersama paska Reformasi 1998.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia ( BNPT RI ) Komjen Rycko Amelza Dahniel menyampaikan adanya tren positif toleransi di tengah masyarakat berdasarkan kajian di tahun 2023.

Adanya tren positif toleransi di tengah masyarakat berdasarkan kajian di tahun 2023.

"Perlu adanya MoU Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Qatar sebagai payung hukum bagi kedua negara untuk mengimplementasikan berbagai area kerja sama di masa mendatang," jelas Kepala BNPT RI Komjen Rycko Amelza Dahniel

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Rycko Amelza Dahniel mengukapkan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan dalam penanggulangan terorisme. Strategi pertama adalah mempersiapkan kesiapsiagaan nasional.

Jenderal bintang tiga ini akan menggantikan Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang memasuki masa pensiun.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru menggantikan Komjen Boy Rafli Amar. Rekomendasi itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya belum purna. Saya masih posisinya masih belum berpolitik praktis. Belum purnawirawan," ujar Boy

"Dapat kami pastikan bahwa negara telah menetapkan bahwa (kelompok) kriminal bersenjata di Papua sebagai peristiwa kejahatan terorisme," ujar Roy di DPR RI, Jakarta, Senin (13/2).