Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kepala BNPT Boy Rafli Amar Respons Isu Gabung PPP

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 Februari 2023
Kepala BNPT Boy Rafli Amar Respons Isu Gabung PPP

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar saat ditemui di Jakarta, Senin (20/2/2023) malam. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar merespons isu yang menyatakan dirinya akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 ini menegaskan hingga saat ini masih berstatus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif sehingga tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait dengan isu akan bergabung ke salah satu partai politik.

Baca Juga

Kepala BNPT Pastikan KKB Papua sebagai Organisasi Teroris

"Saya belum purna. Saya masih posisinya masih belum berpolitik praktis. Belum purnawirawan," ujar Boy di Jakarta, Selasa (21/2).

Boy menyampaikan hal itu ketika menjawab isu seputar dirinya yang akan bergabung ke partai berlambang Kakbah usai purnatugas sebagai anggota Polri aktif.

Mantan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini akan purnatugas dalam waktu dekat.

Baca Juga

BNPT Cegah Penyebaran Terorisme Jelang Pemilu 2024

Sebelumnya, pada puncak acara Hari Lahir (Harlah) Ke-50 PPP Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono sempat menyinggung perihal calon wakil presiden (cawapres) di hadapan Presiden RI Joko Widodo.

Selain jajaran pimpinan PPP yang duduk di sisi Jokowi, juga terdapat Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Kemudian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (*)

Baca Juga

Kepala BNPT Ajak Warga Aceh Waspadai Paham Radikal

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #BNPT #Kepala BNPT #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan