Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sejumlah langkah mencegah penyebaran paham radikalisme saat Pemilu 2024 terus dilakukan.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyiapkan sejumlah langkah mencegah ancaman terorisme menjelang Pemilu 2024.
BNPT menggandeng KPU hingga para peserta pemilu mencegah penyebaran paham intoleran dan terorisme.
Baca Juga:
Bawaslu Bersama Kominfo akan Hapus Konten Negatif di Media Sosial saat Pemilu 2024
"Iklim demokrasi yang harus bebas dari pengaruh paham-paham intoleran, terorisme," kata Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Boy mengatakan, pihaknya ingin indeks demokrasi di Indonesia semakin baik.
Dia mengatakan, semua pihak harus mematuhi aturan dalam pesta demokrasi.
"Kami ingin pesta demokrasi dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai budaya bangsa kita, nilai-nilai hukum yang berlaku di negara kita, dan tentunya nilai-nilai yang memenuhi kaidah bahwa demokrasi itu dilaksanakan dengan baik," ujar mantan Kapolda Banten dan Papua ini.
Boy berharap, Pemilu berjalan tanpa intimidasi dan unsur kekerasan. Dia juga berharap tak ada ujaran kebencian yang terjadi.
"Misalnya tanpa intimidasi tanpa ada unsur kekerasan tanpa ada praktek-praktek ujaran kebencian misalkan juga polarisasi yang mengarah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:
Polri Sebut Komentar Pro dan Kontra Meningkat Jelang Pemilu 2024
Pria berpangkat Komisaris Jenderal Polisi ini menilai, pelaksanaan pesta demokrasi yang jauh dari kata perpecahan dapat melahirkan sebuah hasil guna memperkuat proses pembangunan nasional yang dijalankan.
Harapannya, terwujudnya proses demokrasi yang menumbuhkan rasa persatuan serta kesatuan di masyarakat baik saat proses pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga pemimpin negara.
"Oleh karena itu kita berharap, bersama seluruh elemen bangsa, tingkat kesadaran dalam berdemokrasi masyarakat kita akan semakin baik," tuturnya.
BNPT bakal mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk di tengah pelaksanaan tahapan pemilu serentak yang mulai bergulir.
Salah satunya, dengan penerapan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak dan bersinergi untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme.
"Kita berharap proses demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi, tanpa ada polarisasi, tanpa ada politik identitas. Itu adalah harapan," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
DPR Tegaskan Pemilu 2024 Harus Tetap Berjalan meski Ada Ancaman Krisis Global
