BNPT Cegah Penyebaran Terorisme Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 30 Januari 2023
BNPT Cegah Penyebaran Terorisme Jelang Pemilu 2024

Ilustrasi - Pemilu. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah langkah mencegah penyebaran paham radikalisme saat Pemilu 2024 terus dilakukan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyiapkan sejumlah langkah mencegah ancaman terorisme menjelang Pemilu 2024.

BNPT menggandeng KPU hingga para peserta pemilu mencegah penyebaran paham intoleran dan terorisme.

Baca Juga:

Bawaslu Bersama Kominfo akan Hapus Konten Negatif di Media Sosial saat Pemilu 2024

"Iklim demokrasi yang harus bebas dari pengaruh paham-paham intoleran, terorisme," kata Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Boy mengatakan, pihaknya ingin indeks demokrasi di Indonesia semakin baik.

Dia mengatakan, semua pihak harus mematuhi aturan dalam pesta demokrasi.

"Kami ingin pesta demokrasi dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai budaya bangsa kita, nilai-nilai hukum yang berlaku di negara kita, dan tentunya nilai-nilai yang memenuhi kaidah bahwa demokrasi itu dilaksanakan dengan baik," ujar mantan Kapolda Banten dan Papua ini.

Boy berharap, Pemilu berjalan tanpa intimidasi dan unsur kekerasan. Dia juga berharap tak ada ujaran kebencian yang terjadi.

"Misalnya tanpa intimidasi tanpa ada unsur kekerasan tanpa ada praktek-praktek ujaran kebencian misalkan juga polarisasi yang mengarah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat," ujarnya.

Baca Juga:

Polri Sebut Komentar Pro dan Kontra Meningkat Jelang Pemilu 2024

Pria berpangkat Komisaris Jenderal Polisi ini menilai, pelaksanaan pesta demokrasi yang jauh dari kata perpecahan dapat melahirkan sebuah hasil guna memperkuat proses pembangunan nasional yang dijalankan.

Harapannya, terwujudnya proses demokrasi yang menumbuhkan rasa persatuan serta kesatuan di masyarakat baik saat proses pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga pemimpin negara.

"Oleh karena itu kita berharap, bersama seluruh elemen bangsa, tingkat kesadaran dalam berdemokrasi masyarakat kita akan semakin baik," tuturnya.

BNPT bakal mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk di tengah pelaksanaan tahapan pemilu serentak yang mulai bergulir.

Salah satunya, dengan penerapan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak dan bersinergi untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme.

"Kita berharap proses demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi, tanpa ada polarisasi, tanpa ada politik identitas. Itu adalah harapan," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

DPR Tegaskan Pemilu 2024 Harus Tetap Berjalan meski Ada Ancaman Krisis Global

#BNPT #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Interaksi Sosial di Platform Gim Daring Jadi Wadah Sebarkan Paham Radikalisme
BNPT mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 112 anak di 26 provinsi yang teridentifikasi terpapar paham radikalisme melalui ruang digital, baik melalui media sosial maupun gim daring.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Interaksi Sosial di Platform Gim Daring Jadi Wadah Sebarkan Paham Radikalisme
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
BNPT Pantau Roblox, Takut Jadi Media Penyebaran Radikalisasi Pada Anak
Pemilik platform permainan daring dituntut untuk memberikan verifikasi dan keamanan terhadap siapa yang mengakses.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
BNPT Pantau Roblox, Takut Jadi Media Penyebaran Radikalisasi Pada Anak
Bagikan