Polri Sebut Komentar Pro dan Kontra Meningkat Jelang Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Januari 2023
Polri Sebut Komentar Pro dan Kontra Meningkat Jelang Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bareskrim Polri sudah mulai melakukan patroli siber jelang Pemilu 2024. Hasil patroli saat ini ditemukan adanya peninkatan komentar pro dan kontra di media sosial.

"Kami dari patroli siber sudah mengidentifikasi ada peningkatan komen-komen yang pro dan kontra," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Reinhard Hutagaol kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/1).

Baca Juga

Aktivitas Serangan di Medsos Terkait Pemilu Diprediksi Meningkat Pertengahan 2023

Menurut Reinhard, pihaknya selalu bekerja sama dengan stakeholder lainnya jelang Pemilu 2024. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memiliki kewenangan memblokir konten yang memiliki unsur pidananya.

"Nah, di Indonesia yang punya otoritas untuk memblokir adalah Kominfo. Bukan dari kami. Jadi itu lah, atas masukan dari kami dan beberapa stakeholder yang lain konten bisa diblokir," ucapnya.

Polri memprediksi kabar bohong atau hoaks terkait Pemilu 2024 mulai gencar disebarkan ke publik pada pertengahan 2023. Untuk itu, Polri tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi tersebut.

Baca Juga

PDIP Teguh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Gatot Repli Handoko menilai, berkaca pada Pemilu 2019, Gatot menyampaikan media sosial yang digunakan berbeda-beda untuk menyebar hoax di daerah-daerah.

Di Jakarta, hoax lebih banyak disebar lewat Twitter, sedangkan di Papua pada umumnya menggunakan Facebook.

Selain itu, TikTok sebagai salah satu media sosial yang kini menjamur di masyarakat juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax.

Untuk mengatasinya, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan jajarannya di daerah, serta tim siber Bareskrim Mabes Polri. (Knu)

Baca Juga

Gugus Tugas Pengawasan Media Sosial Penting Jelang Pemilu 2024

#Pemilu #Pilpres #Polri #Media Sosial
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Polisi di Palembang Amankan Pemuda Bikin Konten Pocong AI, Alasannya Resahkan Warga
Masifnya sebaran di media sosial membuat banyak warga telanjur mempercayai foto tersebut sebagai peristiwa nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Polisi di Palembang Amankan Pemuda Bikin Konten Pocong AI, Alasannya Resahkan Warga
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Bagikan