PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas

Prosesi pelepasan 30 unit ambulans dan 90 tenaga medis menuju lokasi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Bara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDIP dan dilanjutkan dengan rapat kerja nasional (Rakernas) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada 10-12 Januari 2026.

"Di dalam Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban Partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal Partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Rangkaian agenda dimulai dari Pembukaan HUT ke-53 PDIP pada 10 Januari yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Rakernas hingga 12 Januari 2026 yang akan dihadiri pengurus pusat Partai dan pengurus daerah, anggota DPR RI Fraksi PDIP, anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta kepala daerah/wakil kepala daerah PDIP. Rakernas ini menindaklanjuti hasil Kongres ke-VI PDIP yang dilaksanakan Agustus 2025 lalu.

Hasto mengatakan PDIP akan terus meneguhkan perjuangan bagi kemanusiaan dan keadilan serta keberpihakan pada rakyat sebagaimana terlihat pada penanganan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna PDIP) di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan wilayah lain yang terkena bencana.

Baca juga:

PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas

"PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai Partai Penyeimbang dengan kerja nyata di tengah rakyat di tengah berbagai bencana yang melanda di Tanah Air, dengan spirit kemanusian, keadilan dan keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.

Untuk agenda ini, PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya. Satyam Eva Jayate, adalah slogan berbahasa Sanskerta yang artinya "Kebenaran akan Menang".

"Tema Satyam Eva Jayate menjadi perisai moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Bagi para pemuda, Satyam Eva Jayate bukan sekedar slogan, namun pesan moral dalam dunia digital untuk berani berbicara kritis sebagai cermin kebebasan berpendapat yang dilindungi Konstitusi serta berani menempuh jalan 'anti mainstream' di dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan," urai Hasto.

Ia menehaskan, “Di Sanalah Aku Berdiri untuk Selama-lamanya” yang dikutip dari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman menggambarkan daya tahan (resilience) yang menyertai Satyam Eva Jayate.

"Keteguhan terhadap posisi "di sanalah aku berdiri” juga menggambarkan kesetiaan pada jalan kerakyatan di tengah godaan pragmatisme politik," tuturnya. (Pon)

#PDIP #HUT PDIP #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan