Merahputih.com - Indonesia diprediksi bakal menghadapi puncak Omicron pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Peningkatan Omicron diprediksi terlihat 35 hingga 65 hari. Daerah yang dianggap menjadi ancamam adalah wilayah Jabodetabek.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyiapkan penanganan terhadap varian baru Omicron agar kasus tidak melonjak.
Berkaca pada varian Delta beberapa waktu lalu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi. Seperti sistem dan fasilitas kesehatan yang sempat ‘kedodoran’ dan tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran.
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk dari Negara Lain Sikapi Tingginya Kasus Omicron
Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu yakni, perilaku masyarakat.
"Maupun di titik hilir. Yaitu sarana prasarana serta fasilitas kesehatan," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (17/1).
Ia mengingatkan, terkait kebijakan pemerintah yang membuka pintu masuk kedatangan internasional dari semua negara, Netty mengkritik kebijakan tersebut yang dianggap merupakan kebijakan yang kontradiktif dan inkonsisten
Sebab, di tengah prediksi puncak Omicron, pemerintah justru membuka pintu masuk untuk semua negara.
"Ini merupakan kebijakan yang kontradiktif dan inkonsisten. Seharusnya kebijakan pengetatan mulai dilakukan bukan justru dilonggarkan," tutur dia.
Baca Juga:
748 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, 155 Kasus dari Transmisi Lokal
Netty menilai, saat ini penerapan protokol kesehatan (prokes) sudah mulai longgar. Mobilitas dan aktivitas masyarakat hampir kembali normal seperti sebelum datangnya pandemi.
"Seharusnya pemerintah melalui satgas bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes 3M/5M," ungkap Netty.
Selain itu, testing, tracing dan treatment atau langkah 3T harus dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi terburuk. Meski sering dikatakan omicron ini tidak separah delta, namun tetap saja persiapan harus dilakukan.
"Testing dan tracing ini harus diikuti dengan whole genome sequencing agar dapat dideteksi varian yang menginfeksi dari sampel yang diperiksa," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum kemudian vaksinasi booster semakin dilakukan secara masif.
"Masih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen," ungkapnya.
Baca Juga:
Paparan Omicron Meningkat, Menkes Minta Berbagai Pertemuan Dilakukan Online
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut stok Molnupiravir nantinya bakal tersedia secara merata termasuk ketersediaan di apotek-apotek.
Molnupiravir adalah pil obat COVID-19 besutan farmasi Amerika Serikat, Merck and Co, yang menjadi 'senjata' pemerintah melawan COVID-19 varian Omicron. (Knu)