KPK Tahan Eks Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi Rp20 Miliar

Kamis, 10 September 2020 - Angga Yudha Pratama

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Heri Tantan Sumaryana, Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2012 -2016. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2019 lalu.

Heri merupakan tersangka dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan
terpidana Ojang Sohandi selaku Bupati Kabupaten Subang Periode 2013-2018.

Baca Juga:

KPK Bantu Pemda Papua Barat Tertibkan Aset P3D Rp4 Triliun

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan pihaknya melakukan penahanan terhadap Heri selama 20 hari ke depan. Dengan demikian, Heri akan mendekam di balik jeruji besi hingga 29 September 2020.

"Terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 29 September 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur," kata Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/9).

Karyoto mengatakan sebagai tindakan awal dari protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, Heri akan terlebih dulu diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1.

Eks Bupati Subang Ojang Sohandi yang terjerat kasus suap
Bupati Subang Ojang Sohandi (foto pemkab Subang)

Diketahui, KPK menetapkan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana sebagai tersangka.

Penetapan tersangka berdasarkan pengembangan perkara korupsi di Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, tahun 2013–2018 yaitu dugaan gratifikasi terhadap pejabat di Pemkab Subang.

Baca Juga:

119 Kepala Daerah Jadi Pasien KPK, Paling Banyak dari Jabar dan Jatim

Kasus itu bermula pada operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Bupati Subang Ojang Sohandi dan yang lainnya pada April 2016 silam. Ojang telah divonis bersalah dalam kasus tersebut.

Dalam perkara ini dia diduga menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para calon peserta CPNS sumber K2 dari tahun 2012 sampai tahun 2015 atas perintah Bupati OS dengan total Rp20 miliar. (Pon)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan