Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami status tanah di dekat Stasiun Halim, terutama kaitannya dengan TNI Angkatan Udara (AU), terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung.
“Nah ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang lokasinya di Halim adalah milik TNI AU atau bukan, gitu. Ini belum pasti,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, saat ditanya media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/12) malam.
Pada 27 Oktober 2025 lalu, KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Baca juga:
Bukan Cuma Jual Beli Tanah Negara, Penyelidikan KPK Temukan Indikasi Mark Up Dana Lahan Whoosh
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan ada dugaan praktek ilegal jual-beli lahan negara berdasarkan hasil penyelidikan sementara. Modusnya, tanah milik negara yang dijual kembali ke negara.
“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu kepada media, Senin 10 November lalu.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran atau mark up pada proyek kereta cepat Whoosh.
Baca juga:
KPK Duga Ada Tanah Negara Dijual ke Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud, dilansir dari Antara.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tandas calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 lalu itu. (*)
