KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus Bank BJB. (MP/Didik)
MerahPutih.com - KPK fokus menggali aset dan sumber pendapatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dalam pemeriksaan kemarin.
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
"(Penyidik) mengonfirmasi mengenai aset-aset (RK) yang sudah dilaporkan di LHKPN, kemudian apakah masih ada aset-aset lain yang belum dilaporkan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada media, dikutip Rabu (3/12).
Baca juga:
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Menurut dia, penyidik juga mngkonfirmasi seluruh sumber pendapatan RK saat menjabat sebagai orang nomor satu di Pemprov Jawa Barat.
“Terkait dengan penghasilan-penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu. Disandingkan juga dengan apakah ada penghasilan-penghasilan lain di luar penghasilan resmi sebagai Gubernur Jawa Barat,” tandas Budi, dikutip Antara.
Nama RK terseret kasus ini setelah rumahnya digeledah penyidik KPK. Dalam penggeledahan yang digelar 10 Maret 2025, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan kendaraan milik mantan Gubernur Jabar itu.
Baca juga:
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Dalam kasus pengadaan iklan BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Perbuatan para tersangka itu diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. Berikut nama-nama para tersangka:
- Yuddy Renaldi, eks Direktur Utama Bank BJB
- Widi Hartono (WH), Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB
- Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pihak swasta
- Suhendrik (S), pihak swasta
- Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pihak swasta
(*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern