Kasus Korupsi

119 Kepala Daerah Jadi Pasien KPK, Paling Banyak dari Jabar dan Jatim

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 09 Oktober 2019
 119 Kepala Daerah Jadi Pasien KPK, Paling Banyak dari Jabar dan Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: kpk.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sebanyak 119 kepala daerah kini menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 119 kepala daerah yang dijerat KPK, Jawa Barat dan Jawa Timur penyumbang paling banyak, yakni masing-masing 14 kepala daerah.

"Ini data per-7 Oktober 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Baca Juga:

Periksa GM Hyundai, KPK Dalami Soal Izin PLTU Cirebon 2

Berdasaekan catatan KPK, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menjadi kepala daerah ke 119 yang dijerat lembaga antirasuah. Dari total tersebut, 47 di antaranya dijerat lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara termasuk salah satu kepala daerah yang kena OTT KPK
KPK Tangkap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (Foto: antaranews)

"Dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, 47 diantaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4%," ujar Febri.

Baca Juga:

KPK Sita Aset Wawan Adik Ratu Atut Senilai Rp500 Miliar, Ini Rinciannya

Berikut daftar provinsi asal 119 kepala daerah yang dijerat KPK:

1. Aceh 4 kepala daerah

2. Bengkulu 3 kepala daerah

3. Sumatera Selatan 7 kepala daerah

4. Sumatera Utara 12 kepala daerah

5. Sumatera Barat 1 kepala daerah

6. Jambi 1 kepala daerah

7. Lampung 4 kepala daerah

8. Riau 6 kepala daerah

9. Kepulauan Riau 4 kepala daerah

10. Banten 4 kepala daerah

11. Jawa Barat 14 kepala daerah

12. Jawa Tengah 10 kepala daerah

13. Jawa Timur 14 kepala daerah

14. Kalimantan Selatan 1 kepala daerah

15. Kalimantan Tengah 2 kepala daerah

16. Kalimantan Timur 5 kepala daerah

17. Kalimantan Barat 1 kepala daerah

18. Sulawesi Selatan 2 kepala daerah

19. Sulawesi Tengah 1 kepala daerah

20. Sulawesi Tenggara 6 kepala daerah

21. Sulawesi Utara 4 kepala daerah

22. Maluku Utara 3 kepala daerah

23. Nusa Tenggara Barat 3 kepala daerah

24. Nusa Tenggara Timur 2 kepala daerah

25. Papua 5 kepala daerah.(Pon)

Baca Juga:

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Lampung Utara

#Korupsi Kepala Daerah #Operasi Tangkap Tangan #Komisi Pemberantasan Korupsi #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Sony Sanjaya, siap menjadi justice collaborator dan membuka fakta terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Indonesia
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Bagikan