KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Lampung Utara

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Operasi senyap tersebut diduga terkait suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Lampung Utara Tersangka Suap Proyek

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan pihaknya menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung Utara sejak Minggu (6/10) hingga Senin (7/10) dini hari. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 7 orang pada Minggu, 6 Oktober - Senin, 7 Oktober 2019 di Lampung," kata Basaria saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10).

Ketujuh orang tersebut yakni,‎ Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM); orang kepercayaan Agung Mangkunegara, Raden Syahril (RSY); Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Syahbuddin (SYH). Kemudian, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara‎, FRA; Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Wan Hendri (WHN); serta dua pihak swasta, Chandra Safari dan Reza Giovanna.

"Hari ini, satu orang rekanan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu HWS (Hendra Wijaya Saleh) menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Lampung Utara, dan telah tiba di Gedung KPK," ujar Basaria.

Awalnya, KPK menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang untuk Bupati Agung Mangkunegara terkait dengan proyek di Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Setelah mendapatkan informasi, tim langsung bergerak ke rumah Dinas Bupati dan menangkap orang kepercayaan Bupati, Raden Syahril sekira pukul 18.00 WIB.

Saat proses penangkapan Bupati Agung Mangkunegara, tim KPK mengalami kendala karena dihalang-halangi oleh beberapa pihak. ‎Tim baru bisa masuk dan mengamankan Bupati Agung Mangkunegara sekira pukul 19.00 WIB.

"Di rumah dinas Bupati, dari kamar AIM, tim mengamankan uang sebesar Rp200 juta," imbuhnya.

Selanjutnya,‎ tim menangkap Wan Hendri di kediamannya pukul 20.00 WIB. Secara terpisah, tim lain juga mengamankan Syahbuddin sekira pukul 20.35 WIB. Dari penangkapan Syabuddin, tim menemukan uang Rp38 juta yang diduga terkait suap.

‎Tim yang mengamankan Raden Syahril, kemudian menggeledah rumahnya. Dari situ, tim menemukan uang lainnya sebesar Rp440 juta. Kemudian, tim secara paralel juga mengamankan dua pihak swasta yakni ‎Reza Giovanni dan Chandra Safari.

"Terakhir, tim mengamankan FRA, sekitar pukul 00.30 WIB. Dari FRA, tim mengamankan uang Rp50 juta yang diduga terkait proyek," jelas Basaria.

Tujuh orang yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Gedung KPK melalui jalur darat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK ‎menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara.

Keenamnya yakni, Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Bupati Lampung Utara, Raden Syahril (RSY); Kadis PUPR Lampung Utara, Syahbuddin (SYH).

Kemudian, Kadis Perdagangan Lampung Utara, Wan Hendri (WHN); serta dua pihak swasta yakni, ‎Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HSW). Ketujuhnya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan intensif.

Sebagai penerima AIM dan RSY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

OTT Bupati Lampung Utara Diduga Terkait Proyek Dinas PU

Sedangkan, SYH dan WHN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi CHS dan HWS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Pon)

Baca Juga:

KPK Tangkap Bupati Lampung Utara