Ketua KPK Tegaskan Kerugian BUMN sebagai Kerugian Negara
Rabu, 07 Mei 2025 -
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kerugian negara.
Pernyataan ini merespons ketentuan dalam Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Dalam Pasal baru tersebut, kerugian BUMN dianggap bukan merupakan kerugian keuangan negara. Setyo mengatakan polemik itu bisa diselesaikan.
Salah satunya dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013, Nomor 62/PUU-XI/2013, Nomor 59/PUU-XVI/2018, dan Nomor 26/PUU-XIX/2021.
Baca juga:
KPK Masih Berwenang Tangani Korupsi di BUMN, Anggap Direksi hingga Komisaris Penyelenggara Negara
Putusan itu, kata Setyo, menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap termasuk dalam kategori keuangan negara. Termasuk BUMN.
“Majelis Hakim MK telah memutus bahwa konstitusionalitas keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5).
"Termasuk BUMN yang merupakan derivasi penguasaan negara. Segala pengaturan di bawah UUD tidak boleh menyimpang dari tafsir konstitusi MK,” imbuhnya.
Dengan demikian, Setyo mengatakan kerugian negara yang disebabkan BUMN dapat dibebankan sebagai tanggung jawab direksi, komisaris, dan pengawas BUMN.
Baca juga:
Bos BUMN Tetap Bisa Diproses hukum Meski Tak Lagi Berstatus Penyelenggara Negara
Menurutnya, kerugian negara itu bisa menjadi pertanggungjawaban pidana apabila timbul akibat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
"Atau penyimpangan atas prinsip Business Judgment Rule sebagaimana diatur dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU Nomor 1 Tahun 2025," tuturnya.
Ia mencontohkan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana antara lain praktik fraud, suap, pengambilan keputusan tanpa iktikad baik, konflik kepentingan, serta kelalaian mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.
“Selama terdapat indikasi perbuatan melawan hukum, maka KPK tetap dapat menindak pelaku korupsi di BUMN karena kerugian yang ditimbulkan merupakan bagian dari keuangan negara,” tegas Setyo. (Pon)
