Jhonny Allen Minta Mendagri Jelaskan Kriteria Partai yang Dibiayai Negara
Jumat, 13 Maret 2015 -
MerahPutih Politik - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mewacanakan partai politik dibiayai negara Rp1 triliun.
Menurut Jhonny Allen, Tjahjo Kumolo harus menjelaskan tentang kriteria partai yang mendapat suntikan dana dari negara.
"Harus ada kriterianya, partai yang bagaimana. Apakah setiap partai dan partai yang baru berdiri juga?" tanya Jhonny Allen saat dihubungi merahputih.com, Jumat (13/3). (Baca: Politisi Demokrat Ini Meresapi Pakai Batu Akik)
Menurut Jhonny Allen, pembiayaan partai harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Jika keuangan negara sudah mencukupi, Jhonny Allen menyarankan agar dana dari negara itu tidak dicairkan sekaligus.
Dia menerangkan, suntikan dana dari negara tersebut dapat dipergunakan untuk operasional dan kegiatan-kegiatan partai lainnya.
"Karena partai itu kan banyak kegiatannya, biaya-biaya kampanye, uang saksi tapi dia (dana) harus dapat dipertanggungjawabkan. Intinya kemampuan keuangan negara. Tentunya semuanya harus akuntabel," pungkasnya. (Baca: Ini Alasan Demokrat Tak Hadiri Fit and Proper Tes Cakapolri)
Saat ditanya apakah suntikan dana negara Rp1 triliun yang diusulkan menteri Tjahjo Kumolo itu kurang atau lebih, Jhonny Allen menegaskan bahwa dirinya tidak mau terjebak pada persoalan nominal. Kata dia, soal jumlah nominal bisa ditanyakan langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Pemerinah Mendagri tahu bagaimana menjadi seoorang politisi, supaya partai itu tidak menjadi suatu persoalan yang selama ini terjadi (korupsi) misalnya," pungkasnya.
Lebih lanjut, Jhonny Allen menambahkan bahwa wacana pembiayaan partai tidak boleh mengabaikan kepentingan umum meski kesejahteraan rakyat juga menjadi cita-cita partai politik. Negara, kata dia, pasti memiliki paradigma bagaimana membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.
"Partai itu merupakan bagian kecil dari pembangunan bangsa dan negara. Yang paling utama kan kepentingan rakyat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan-bantuan sosial. Jadi saya tidak mau terjebak dalam konteks ini misalnya demokrat setuju atau tidak setuju," tutupnya. (hur)
