Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengumumkan rangkaian insentif baru guna mendukung kesejahteraan para buruh.
Paket bantuan ini mencakup layanan transportasi publik gratis, subsidi air bersih dari PAM Jaya, hingga cakupan BPJS Kesehatan bagi para pekerja.
“Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan insentif. Yang pertama adalah insentif untuk transportasi," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Senin (22/12).
Baca juga:
Ikuti Pemerintah Pusat WFA ASN DKI Akhir Tahun, Pramono Pastikan tak Ganggu Pelayanan Warga
Intervensi Biaya Hidup di Luar Komponen Upah
Melalui kebijakan ini, buruh yang menggunakan armada transportasi milik Pemprov Jakarta tidak akan dipungut biaya alias gratis.
Selain itu, pemerintah berkomitmen menanggung biaya BPJS Kesehatan bagi buruh yang belum mendapatkan jaminan tersebut dari perusahaan tempat mereka bernaung.
Sektor kebutuhan dasar juga menjadi perhatian, di mana para pekerja akan diberikan akses air bersih bersubsidi melalui layanan PAM Jaya.
Pramono menjelaskan bahwa langkah pro-rakyat ini diambil karena poin-poin tersebut tidak terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51.
Dengan adanya subsidi ini, diharapkan beban pengeluaran harian buruh berkurang secara signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca juga:
Finalisasi Penetapan UMP Jakarta 2025
Terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Pemprov DKI menargetkan pembahasan akan selesai pada hari ini. Penentuan angka upah tersebut mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan rentang indeks tertentu.
Pemerintah memposisikan diri sebagai mediator yang adil demi menjembatani kepentingan pihak pengusaha maupun serikat buruh.
“Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.
