Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres
Kamis, 20 Oktober 2022 -
MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.
Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar tersebut tidak melanggar disiplin organisasi.
Baca Juga
"Menanggapi dan mengkritisi wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, menurut kami tidak ada pelanggaran disiplin organisasi," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (20/10).
Komarudin menegaskan, penegakkan disiplin partai berlaku bagi seluruh kader PDIP dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali. Termasuk bagi Ganjar Pranowo yang sebagai petugas partai, kini bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.
“Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.
Baca Juga
Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres
Komarudin mengaku sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V PDIP yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan capres yang diusung Megawati Soekarnoputri.
Menurut dia, posisi Ganjar sebagai anggota partai harus menghormati proses yang berlaku di partai politik, meskipun realitas sosial yang tercermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.
"Jadi biarlah terjadi dialog antara realitas politik dengan partai politik, untuk memutuskan yang terbaik untuk partai, bangsa, dan negara," ujarnya.
Lebih lanjut Komarudin mengatakan jika menyimak dengan cermat wawancara Ganjar dengan salah satu TV swasta tersebut, tidak ada pelanggaran organisasi.
"Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
