Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres
Mula Akmal - Kamis, 20 Oktober 2022
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian).
MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus angkat bicara menanggapi hal tersebut.
Baca Juga:
Ganjar Nyatakan Kesiapannya Maju Capres, FX Rudy Kasih Dukungan
Lodewijk menegaskan Golkar tetap konsisten dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) pada Tahun 2019 yang mengamanatkan Ketua Umum Airlangga Hartarto maju sebagai capres.
"Golkar mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden. Itu keputusan Munas 2019 dan keputusan Rapimnas 2021," kata Lodewijk di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Rabu (19/10).
Baca Juga:
Meski begitu, mantan Danjen Kopassus ini mengatakan dirinya bukan berarti menolak pencapresan Ganjar Pranowo.
Hanya saja, kata Lodewijk, Golkar telah mengambil keputusan pada forum tertinggi partai untuk mengusung Airlangga sebagai capres.
"Keputusan paling tinggi Partai Golkar ada di Munas, baru diperkuat di Rapimnas," pungkas Lodewijk. (Pon)
Baca Juga:
Novel Baswedan Sebut Ganjar Belum Cukup Bukti Terlibat Korupsi e-KTP
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Airlangga Sebut Indonesia Tujuan Investasi, Buktinya AS sudah Tertarik
Pembahasan Tarif Ekspor ke AS Belum Rampung, Airlangga Ingin Beberapa Komoditas Nol Persen
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu