PSI Siap Jadi Garda Terdepan Dukung Ganjar Maju Capres

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 20 Oktober 2022
PSI Siap Jadi Garda Terdepan Dukung Ganjar Maju Capres

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Festival Pangan Lokal Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Rabu (19/10/2022). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku siap dicalonkan sebagai Presiden RI 2024.

“Pernyataan Mas Ganjar itu layak diapresiasi dan sudah ditunggu puluhan juta rakyat," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dalam keterangan tertulis, Kamis (20/10).

Baca Juga:

Ganjar Nyatakan Kesiapannya Maju Capres, FX Rudy Kasih Dukungan

Menurut Grace, jika nantinya Ganjar menjadi presiden, kecemasan bahwa Indonesia bakal terpuruk pasca 2024 bisa dihalau dari pikiran.

"Kita optimis untuk Indonesia yang semakin makmur, adil, dan toleran,” imbuhnya.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Tanggapi Pernyataan Ganjar Siap Nyapres 2024

Grace juga menegaskan PSI siap mendukung di garda terdepan dalam pencapresan Ganjar.
Grace menyebut kepemimpinan nasional membutuhkan sosok yang kompeten dan berintegritas. Tidak boleh sosok medioker.

“Mas Ganjar sudah terbukti dengan kerjanya di Jawa Tengah. Dengan beliau menyatakan siap jadi capres, Indonesia punya harapan untuk memiliki presiden dengan kualitas yang tak kalah dengan Pak Jokowi,” ujar Grace. (Pon)

Baca Juga:

Novel Baswedan Sebut Ganjar Belum Cukup Bukti Terlibat Korupsi e-KTP

#Grace Natalie #PSI #Ganjar Pranowo #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024 #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan