Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Oktober 2022
Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kabupaten Semarang, Selasa (18/10/2022). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.

Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar tersebut tidak melanggar disiplin organisasi.

Baca Juga

FX Rudi Rela Karakternya Dibunuh hingga Dibui demi Ganjar

"Menanggapi dan mengkritisi wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, menurut kami tidak ada pelanggaran disiplin organisasi," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (20/10).

Komarudin menegaskan, penegakkan disiplin partai berlaku bagi seluruh kader PDIP dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali. Termasuk bagi Ganjar Pranowo yang sebagai petugas partai, kini bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Baca Juga

Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres

Komarudin mengaku sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V PDIP yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan capres yang diusung Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, posisi Ganjar sebagai anggota partai harus menghormati proses yang berlaku di partai politik, meskipun realitas sosial yang tercermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.

"Jadi biarlah terjadi dialog antara realitas politik dengan partai politik, untuk memutuskan yang terbaik untuk partai, bangsa, dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut Komarudin mengatakan jika menyimak dengan cermat wawancara Ganjar dengan salah satu TV swasta tersebut, tidak ada pelanggaran organisasi.

"Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PSI Siap Jadi Garda Terdepan Dukung Ganjar Maju Capres

#PDIP #Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Bagikan