Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 20 Oktober 2022
Elite PDIP Minta Ganjar Hormati Megawati soal Capres

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kabupaten Semarang, Selasa (18/10/2022). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.

Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, pernyataan Ganjar tersebut tidak melanggar disiplin organisasi.

Baca Juga

FX Rudi Rela Karakternya Dibunuh hingga Dibui demi Ganjar

"Menanggapi dan mengkritisi wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, menurut kami tidak ada pelanggaran disiplin organisasi," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (20/10).

Komarudin menegaskan, penegakkan disiplin partai berlaku bagi seluruh kader PDIP dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali. Termasuk bagi Ganjar Pranowo yang sebagai petugas partai, kini bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V di Bali yang telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Baca Juga

Ganjar Siap Maju di 2024. Golkar Konsisten Usung Airlangga Jadi Capres

Komarudin mengaku sudah pernah mengundang dan berbicara dengan Ganjar untuk mengingatkan pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres V PDIP yang telah menyerahkan sepenuhnya wewenang memutuskan capres yang diusung Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, posisi Ganjar sebagai anggota partai harus menghormati proses yang berlaku di partai politik, meskipun realitas sosial yang tercermin dari hasil-hasil survei sejumlah lembaga survei cukup baik.

"Jadi biarlah terjadi dialog antara realitas politik dengan partai politik, untuk memutuskan yang terbaik untuk partai, bangsa, dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut Komarudin mengatakan jika menyimak dengan cermat wawancara Ganjar dengan salah satu TV swasta tersebut, tidak ada pelanggaran organisasi.

"Kecuali apabila Mas Ganjar mengumumkan pencalonannya, itu baru disebut pelanggaran disiplin organisasi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PSI Siap Jadi Garda Terdepan Dukung Ganjar Maju Capres

#PDIP #Ganjar Pranowo #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Bagikan