Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang KEM PPKF RAPBN 2027

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto mengungka sejumlah menteri pernah melaporkan kepadanya mengenai proyek dan tender yang dimenangi pihak yang memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan (PDIP). Namun, Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.


Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Dalam pidatonya, ia lebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan.


“Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” kata Prabowo.


Prabowo mengaku kerap menerima kritik keras dari anggota Fraksi PDIP di DPR. Meski demikian, ia menilai kritik tersebut penting untuk menjaga jalannya pemerintahan. “Kritiknya keras sekali, tetapi saya sadar mungkin ada dasarnya. Orang yang mengingatkan kita sebenarnya sedang menyelamatkan kita,” ujarnya.

Baca juga:

Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI




Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menceritakan beberapa menteri pernah meminta arahan terkait dengan proyek yang dimenangi pihak yang dikaitkan dengan PDIP. “Menteri-menteri tanya, ‘Pak, ini ada proyek, ada tender, tetapi di belakangnya PDIP'. Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang, menang saja. Jangan kita lihat latar belakangnya,” kata Prabowo disambut tawa anggota dewan.


Prabowo menegaskan prinsip profesionalisme harus dijunjung dalam proses pengadaan pemerintah. Menurut dia, selama proses tender dilakukan secara benar dan sesuai aturan, pemenang berhak mendapatkan proyek tanpa memandang afiliasi politik.


Ia mengenang dukungan yang pernah diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ia belum menjabat presiden.


“Bu Megawati pernah mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender, jangan diganggu, diteruskan,” kata Prabowo sambil mengatupkan tangan ke arah Ketua DPR RI Puan Maharani.


Menurut Prabowo, prinsip tersebut kini ia terapkan dalam pemerintahannya sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keadilan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.(Pon)

Baca juga:

DPR Puji Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Anggaran, Bukti Semangat Kuat untuk Target 2027





#Presiden Prabowo #PDIP #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla belum Beres, 639 Hektare Lahan masih Terbakar
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, upaya pemadaman masih berlangsung di enam provinsi terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Karhutla belum Beres, 639 Hektare Lahan masih Terbakar
Indonesia
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Berdasarkan laporan Kepala BNPB, masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Oktober 2026
Asap Karhutla Ganggu Malaysia dan Singapura, Presiden Prabowo Minta Penanganan Diperkuat
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Dari informasi yang beredar, Sugiono akan dilantik menjadi Menko PMK. Sementara itu, Arrmanatha akan mengisi pos Menlu yang ditinggalkan Sugiono.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Bagikan