Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang KEM PPKF RAPBN 2027

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto mengungka sejumlah menteri pernah melaporkan kepadanya mengenai proyek dan tender yang dimenangi pihak yang memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan (PDIP). Namun, Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Dalam pidatonya, ia lebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan.

“Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku kerap menerima kritik keras dari anggota Fraksi PDIP di DPR. Meski demikian, ia menilai kritik tersebut penting untuk menjaga jalannya pemerintahan. “Kritiknya keras sekali, tetapi saya sadar mungkin ada dasarnya. Orang yang mengingatkan kita sebenarnya sedang menyelamatkan kita,” ujarnya.

Baca juga:

Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI



Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menceritakan beberapa menteri pernah meminta arahan terkait dengan proyek yang dimenangi pihak yang dikaitkan dengan PDIP. “Menteri-menteri tanya, ‘Pak, ini ada proyek, ada tender, tetapi di belakangnya PDIP'. Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang, menang saja. Jangan kita lihat latar belakangnya,” kata Prabowo disambut tawa anggota dewan.

Prabowo menegaskan prinsip profesionalisme harus dijunjung dalam proses pengadaan pemerintah. Menurut dia, selama proses tender dilakukan secara benar dan sesuai aturan, pemenang berhak mendapatkan proyek tanpa memandang afiliasi politik.

Ia mengenang dukungan yang pernah diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ia belum menjabat presiden.

“Bu Megawati pernah mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender, jangan diganggu, diteruskan,” kata Prabowo sambil mengatupkan tangan ke arah Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut Prabowo, prinsip tersebut kini ia terapkan dalam pemerintahannya sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keadilan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.(Pon)

Baca juga:

DPR Puji Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Anggaran, Bukti Semangat Kuat untuk Target 2027


#Presiden Prabowo #PDIP #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Sentil Daerah soal Bencana: Gubernur dan Bupati Harus Punya Lumbung Cadangan
Prabowo mengatakan pemerintah daerah seharusnya sudah memiliki gudang dan persediaan makanan untuk menghadapi kondisi darurat.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Presiden Prabowo Sentil Daerah soal Bencana: Gubernur dan Bupati Harus Punya Lumbung Cadangan
Indonesia
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Botok juga menegaskan bahwa dana pemberangkatan massa menuju Jakarta murni hasil gotong royong tanpa sponsor kelompok tertentu
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 Agustus 2026
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Indonesia
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Habibur Rochman membantah keras meminta kepolisian memblokir rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
Yusuf Abdillah - Rabu, 26 Agustus 2026
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Forum Komunikasi Rakyat Pati bertemu pimpinan DPR dan menyampaikan keluhan soal kondisi daerah serta meminta kejelasan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
DPR RI meminta penjelasan terkait pemblokiran rekening Supriyono, yang dilakukan Bank Mandiri.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
6 Lokasi Kopdes Merah Putih yang Unik, Mulai dari di Pinggir Kaki Gunung Sampai di Samping TPU
Presiden Prabowo Subianto meresmikan program kopdes pada 21 Juli 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
6 Lokasi Kopdes Merah Putih yang Unik, Mulai dari di Pinggir Kaki Gunung Sampai di Samping TPU
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan