Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - PDI Perjuangan melakukan peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol kenegaraan semata, melainkan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul bagi seluruh warga negara.
Menurut Hasto, nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menuntut negara untuk melindungi rakyat dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya,
tutur Hasto.
Hasto mengungkapkan kekhawatiran PDIP terhadap menguatnya gejala militerisme dan berbagai bentuk pembungkaman terhadap kelompok masyarakat yang kritis.
PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini,
ungkap Hasto.
Ia menegaskan, sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi.
Baca juga:
Peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo Singgung Lagi Indonesia Produsen Terbesar Mineral Penting
Sikap kritis, tegas ia, merupakan tanggung jawab politik setiap warga negara yang lahir dari rasa cinta kepada bangsa dan negara.
Hasto mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum refleksi untuk menilai apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.
Ia menilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi substansi demokrasi Indonesia kini mengalami kemunduran dan cenderung bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan.
"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," ungkapnya.
Ia juga menyoroti sistem hukum yang menurutnya telah kehilangan independensi karena tunduk pada kepentingan kekuasaan. Hasto menuding aparat penegak hukum dan aparatur negara digunakan untuk kepentingan politik elektoral, terutama menjelang Pemilu 2024.
"Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," tegas Hasto. (Pon)
