DPR Kritik Pejabat Negara yang Abaikan Protokol Kesehatan
Sabtu, 03 Oktober 2020 -
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, masih banyak orang yang tidak mengerti tentang pandemi COVID-19. Hal ini juga terjadi di elite pejabat nasional.
Bahkan, lanjut dia, masih banyak pula yang tidak paham protokol kesehatan untuk mencegah Ia tidak memungkiri masih cukup banyak pemangku kebijakan, pejabat-pejabat yang tidak mengerti COVID-19.
"Bahkan enggak mengerti protokol COVID-19," ujar Nabil dalam diskusi daring bertajuk "Sinergi Mencari Obat Covid" yang digelar Sabtu (3/10).
Baca Juga
Ia menuturkan, hal ini dirasa sangat menyedihkan. "Ini kan sedih sekali. Oleh karena itu, sebelum kita ajari masyarakat, kita ajari dulu edukatornya (pejabat)," kata dia.
Paling tidak, kata Nabil, sejumlah protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan harus dipahami oleh pejabat. Dengan begitu, dalam setiap tindakan mereka yang disorot publik bisa menjadi contoh yang baik selama pandemi.
"Edukasi ke masyarakat menjadi sangat penting. Tapi terlebih dulu pihak engedukasi itu harus diedukasi dulu. Pemerintah dan pemangku kebijakan betul-betul perlu diedukasi," kata Nabil.
Ia lantas mengapresiasi adanya penentuan batasan tertinggi harga tes swab mandiri COVID-19 sebesar Rp900 ribu. Ia juga mengatakan batasan harga tersebut dirasakan tidak terlalu mahal maupun tidak terlau murah.
"Menurut saya, harga Rp 900 ribu itu cukup moderat," kata Nabil.
Ia melanjutkan harga itu cukup moderat dan mungkin ada keuntungan tipis setelah dipotong biaya tenaga kesehatan dan administrasinya.
"Kira-kira untuk barang habis pakai itu Rp400 ribu sampai Rp500 ribu. Kemudian nanti biaya untuk tenaga kesehatannya. Ya untung tipis Rp100 ribu-an lah" kata Nabil.
Baca Juga
15 Syarat Hotel, Wisma dan Penginapan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Mengingat penentuan batasan harga tertinggi itu baru ditetapkan setelah beberapa bulan di masa pandemi ini, Nabil mengatakan hal itu belum terlambat. Pasalnya selama tujuh bulan pandemi COVID-19 di Indonesia, ada banyak perkembangan kondisi di lapangan seperti persediaan barang habis pakai untuk tes swab.
"Itu kan tidak sama dengan masker atau APD (alat pelindung diri). Ada kelangkaan yang terjadi," ungkap Nabil. (Knu)
