Anggota dewan yang tidak melaporkan kegiatan reses melalui aplikasi resmi DPR akan dikenai sanksi sesuai tata tertib yang berlak

Kenaikan dana reses anggota DPR RI dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta menuai sorotan publik.

Tidak paham peran besar pesantren bagi pendidikan, moral, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Sudah hampir satu dekade sejak groundbreaking, tapi kilang Tuban belum juga jalan.

Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai permohonan praperadilan yang diajukan pihak Nadiem tidak beralasan hukum.

Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.

Lalu Hadrian Irfani menilai hasil ini harus menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap sepak bola nasional.

Anggota Komisi I DPR menegaskan agar momentum diplomasi tersebut tidak hanya sebatas simbol kehadiran.

Kenaikan tunjangan reses anggota DPR hingga Rp 702 juta dinilai mengejutkan publik karena dilakukan tanpa transparansi dan pengumuman resmi.

Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.

Menimbulkan persoalan serius dari sisi etik, integritas, dan persepsi publik. ?

Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?

Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.

Indonesia ialah negeri penghasil minyak yang aneh.

Mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut mengawal implementasi kesepakatan tersebut agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan. ?