DPR Dukung Program Skala Besar Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Sumatra

MERAHPUTIH.COM - KAPOKSI Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya meminta mitra kerja Komisi V, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk segera melakukan normalisasi sungai skala besar setelah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
?
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, pada Kamis (1/1). Danang menilai langkah tersebut penting sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
?
Menurutnya, banyak laporan yang masuk menunjukkan kondisi sungai setelah bencana mengalami perubahan signifikan. “Banyak informasi yang kami terima bahwa aliran sungai telah berpindah arah, berubah posisi, bahkan melebar. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan serius dan terencana,” ujar Danang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1).
?
Ia menjelaskan proses normalisasi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk dimulai dari bagian muara atau dari arah laut guna mempercepat pemulihan fungsi sungai. Jika diperlukan, pemerintah bahkan dapat membuka jalur sungai baru berdasarkan kajian yang matang.
?

Baca juga:

BNPB: 1.137 Orang Tewas akibat Banjir Bandang dan Longsor di Sumatra

“Normalisasi harus didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis. Semua harus dihitung, mulai dari debit air, kebutuhan tampungan, hingga luas sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan terhadap bencana di masa mendatang,” jelasnya.
?
Danang menegaskan Komisi V sangat mendukung langkah normalisasi sungai sebagai upaya strategis untuk meminimalkan risiko bencana serupa terulang kembali. Menurutnya, penataan sungai yang baik akan berperan penting dalam pengendalian banjir dan mitigasi bencana.
?
Lebih lanjut, Danang juga mendorong keterlibatan Kementerian Perhubungan, mengingat normalisasi sungai berpotensi bersinggungan dengan alur pelayaran menuju laut.
?
“Kami mendorong mitra kami di Komisi V, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, karena ini juga berkaitan dengan akses ke laut. Tidak menutup kemungkinan ada jalur sungai yang bisa difungsikan sekaligus sebagai alur pelayaran,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Komisi V Desak Pemerintah Cari Bantuan Eksternal untuk Penanganan Banjir Bandang Sumatera

?